- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews - Sikap Partai Demokrat sudah bulat untuk mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung dalam kisruh soal Rancangan Undang-Undang Pilkada. Sikap ini sejalan dengan koalisi kubu Presiden Terpilih Joko Widodo.
Meski begitu, Demokrat membantah tengah mengincar kursi menteri di kabinet Jokowi-Kalla. "Nggak ada pertimbangan seperti itu (incar kursi menteri). Kami memikirkan yang manfaat buat rakyat yang disenangi oleh rakyat apa," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 18 September 2014.
Menurut Amir, rakyat senang jika demokrasi dirawat, ditingkatkan dan dipelihara. Sementara dalam pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat ini, sudah mencerminkan sistem yang demokrasi. "Jadi kita ikuti, ikutilah apa yang menjadi rakyat senang," kata dia.
Namun, Amir mengatakan pihaknya belum mengetahui jika ada kader partai Demokrat yang dilirik oleh Jokowi-JK untuk menjadi menteri. "Saya tidak tahu tanya yang mau, tanya yang diajak," kata dia.
Amir mengatakan, Demokrat akan mendukung kebijakan Jokowi-Kalla jika hal itu sesuai dengan kehendak rakyat. "Seperti yang saya ucapkan dari dulu kan kami mendukung tanpa perlu harus membebani," kata dia.
Demokrat, kata dia, setuju agar pilkada dilakukan secara langsung asalkan, ada 10 hingga 11 prbaikan pada pasal-pasal yang ada saat ini. "Pasal-pasal yang menjamin bahwa ekses, kekurangan yang muncul di pilkada langsung di waktu lalu jangan berulang," ujar dia.
Saat ini, Jokowi-Kalla tengah mencari nama-nama menteri yang akan mengisi 34 kursi di kabinetnya.
Kemenag Pastikan 75.572 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
Saat ini, data jemaah haji Indonesia yang masuk sebanyak 216.692. Dari jumlah itu, sebanyak 207.527 jemaah datanya sudah diverifikasi untuk diajukan penerbitan visanya.
