- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menegaskan sikap mereka menolak Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah bukan karena terancam kehilangan sumber pendapatan. LSI menegaskan sistem pilkada langsung adalah menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
"Ini bukan masalah periuk nasi, tapi lebih besar lagi. Ada pemasungan politik hak warga negara," kata peneliti LSI, Ardian Sopa dalam konferensi pers di kantornya, Rawamangun, Jakarta, Kamis 18 September 2014.
Ardian mengingatkan ancaman perubahan sistem pilkada bukanlah masalah remeh-temeh. Atau bahkan lebih kecil lagi, soal finansial perusahaan tempat dia bekerja itu.
"Ini berbicara mengenai hak masyarakat yang terpasung oleh pilkada DPRD," tegas dia.
Ardian menilai memilih pemimpin secara langsung adalah hak yang sangat dasar dan menjadi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk terus mengawal prosesnya di DPR.
"Kalau dipilih DPRD kita tidak bisa pilih langsung. Calon hanya muncul dari partai. Calon independen tidak ada lagi. Yang berkualitas juga tidak ada," jelasnya. (ita)
Baca juga:
Prabowo dan Gibran Bakal Temui Jokowi Nanti Malam
KPU RI menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024.
