Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews -
Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya akan menolak jika ditawarkan menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut Syarief, Kamis, 18 September 2014, sikap Partai Demokrat sudah jelas berada di luar pemerintahan dan menjadi partai penyeimbang.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Peringati Hari Kartini, Peran Perempuan dalam Industri 4.0 Jadi Sorotan di Hannover Messe 2024
Menurut Syarief, Kamis, 18 September 2014, sikap Partai Demokrat sudah jelas berada di luar pemerintahan dan menjadi partai penyeimbang.
Baca Juga :
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
"Kami tidak inginkan posisi menteri. Kan sudah ditegaskan Demokrat di luar pemerintah. Kami tidak siapkan calon menteri," kata Syarief Hasan di kantor DPP Demokrat, Jakarta.
Syarif juga membantah bila koalisi PDIP telah melakukan lobi-lobi politik terhadap partainya. "Kalau mau lobi-lobi ya ke Ketua Umum (SBY)," kata Syarief.
Jika ada kader Partai Demokrat yang berminat menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK? "Minta izin ke Ketua Umum," jawabnya.
Menteri koperasi dan UKM ini juga membantah bila dukungan terhadap sistem pemilihan kepala daerah langsung sebagai indikasi partainya bergabung dengan koalisi PDIP.
"Ini bukan indikasi, tapi merupakan kebijakan sejak awal partai Demokrat sebagai penyeimbang," kata Syarief. Kata Syarif, sikap itu diambil berdasarkan pengalaman pemerintahan SBY melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Ia mengakui, memang ada permasalahan dalam pemilihan kepala daerah langsung. Oleh sebab itu partainya menambahkan 10 poin catatan dalam RUU Pilkada. [Baca ] (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami tidak inginkan posisi menteri. Kan sudah ditegaskan Demokrat di luar pemerintah. Kami tidak siapkan calon menteri," kata Syarief Hasan di kantor DPP Demokrat, Jakarta.
