- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews - Pemerintah dan Komisi VII DPR RI menyetujui perjanjian penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement/SLA) PT Pertamina dan PT PLN dalam RAPBN 2015. Adapun SLA dua perusahaan itu sebesar Rp3,96 triliun.
"Kita setujui," kata Ketua Komisi VII DPR, Milton Pakpahan, dalam rapat kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI di DPR, Jakarta, Rabu 17 September 2014.
Menteri ESDM ad interim, Chairul Tanjung (CT), menjelaskan bahwa di sektor ESDM, dua perseroan pelat merah ini mendapatkan SLA Rp3,96 triliun.
PLN mendapat SLA Rp3,2 triliun untuk 22 proyek. "Yaitu, 18 proyek on going Rp2,78 triliun dan empat proyek pipe Rp499 miliar," kata CT.
Sementara itu, Pertamina mendapatkan SLA Rp677 miliar untuk membiayai tiga proyek geotermalnya.
Dirut PLN, Nur Pamudji, mengatakan pendanaan perseroan itu berasal dari tiga sumber, yaitu APBN, SLA, dan dana yang diupayakan PLN sendiri.
Dia menambahkan, pinjaman luar negeri itu sangat dibutuhkan untuk PLN. Sebab, pinjaman ini berfungsi untuk membiayai proyek PLN. "SLA sangat bermanfaat buat PLN," kata dia.
Sementara itu, Direktur SDM Pertamina, Evita M. Tagor, mengatakan bahwa SLA senilai Rp677 miliar untuk membiayai proyek geotermal PLTP Lumut Balai 1 dan 2 berkapasitas 2x55 MW, PLTP Ulubelu 3 dan 4 berkapasitas 2x55 MW, dan PLTP Lahendong 5 dan 6 berkapasitas 2x20 MW.
Evita mengatakan bahwa SLA itu nantinya akan berasal dari pinjaman JICA sebesar Rp100,7 miliar dan World Bank sebesar Rp576,8 miliar pada 2015. "Sehingga pada 2015, Pertamina mengusulkan SLA Rp677 miliar," kata dia.
Ini Penyebab Aset PLN Nusantara Power Melesat Jadi Rp 350 Triliun
PT PLN Nusantara Power mencatatkan kenaikan aset setelah proses transformasi dan rebranding dari PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menjadi subholding PT PLN (Persero).
