Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengecam munculnya isu pembubaran kementerian agama. Muhaimin bahkan mengancam, siapapun yang mempunyai rencana itu akan berhadapan dengan partainya.
"Isu penghapusan menteri agama amat sesat.
Nggak mungkin ada yang hapus menteri agama kecuali orang yang sesat. Hanya orang sesat yang mau hapus itu," kata Muhaimin usai pembekalan anggota DPR PKB yang baru terpilih di kawasan KS Tubun, Jakarta, Rabu 17 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Media Asing Gak Yakin Timnas Indonesia Rebut Tiket Olimpiade Paris 2024: Mereka Tak Diunggulkan
"Isu penghapusan menteri agama amat sesat.
Baca Juga :
Sambut Putusan MK, Ketum Hipmi: Proses Pilpres Berakhir, Kini Saatnya Bangun Ekonomi Bangsa
Politikus yang sering disapa Cak Imin itu menilai rencana tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia menantang siapapun yang berencana membubarkan kementerian tersebut.
"Siapapun dia,
nggak
peduli. Yang mencoba hapus kementerian agama akan menghadapi PKB. Di parlemen dan jalanan," tegas dia.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mempertanyakan siapa yang menghembuskan isu tersebut. Karena gagasan itu tidak akan muncul secara tiba-tiba.
"Nggak mungkin ide itu muncul tiba-tiba. Kalau ada pasti tanya PKB. Nggak akan ada usulkan itu tanpa konsultasi dengan kita," imbuhnya.
Bahkan dia sangat yakin Presiden terpilih Joko Widodo tidak akan setuju dengan usulan pembubaran kementerian agama. "Jokowi nggak akan lakukan itu."
Sebelumnya diberitakan, Jokowi memastikan di kabinet pemerintahannya nanti. Mantan Wali Kota Solo ini menampik isu yang santer beredar bahwa ia akan mengubah nama lembaga itu menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf.
"Siapa bilang, itu tidak benar. Senangnya kok isu seperti itu," kata Jokowi. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Politikus yang sering disapa Cak Imin itu menilai rencana tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia menantang siapapun yang berencana membubarkan kementerian tersebut.
