PDIP: Presiden Jangan Lepas Tangan Soal RUU Pilkada

Tjahjo Kumolo, Membuka Peta Pertarungan Politik 2014
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
Legislator Soroti Daya Beli Gen Z di Jakarta, Bisa Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. meminta pemerintah untuk tidak lepas tangan terkait rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah.

Cekcok Hebat dan Bergumul di Kamar, Suami Sadis Ini Tega Bunuh Istri Pakai Obeng

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo, Selasa 16 September 2014, meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk melihat realitas masyarakat terkait RUU itu. Dia menilai tak arif rasanya jika pemerintah hanya menyerahkan penyelesaian RUU itu ke DPR.
9 Menu Buka Puasa Unik dari Berbagai Negara, Bikin Ngiler dan Penasaran!


"Itu kan bagian kebijakan presiden. Jangan lepas tangan dong," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta.


Anggota Komisi Pertahanan DPR itu berharap pengesahan RUU Pilkada ditunda. Jikalau tidak bisa ditunda, Tjahjo menyarankan agar pelaksanaan pilkada dikembalikan ke aturan undang-undang yang lama.


"Karena kalau kita paksakan, implikasinya tidak hanya di pilkada, tapi seluruh reformasi. Lama-lama nanti KPK minta dibubarkan, polisi gabung TNI," ungkap dia.


Tjahjo mengimbau agar pengesahan RUU Pilkada ini tidak hanya didasari oleh rasa belum ikhlas atas kekalahan di pemilu presiden.


Politisi Partai Demokrat Benny K Harman meyakini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menyetujui penyelenggaraan pilkada langsung.


"Saya yakin beliau sebagai pribadi juga dukung pilkada langsung. Itu komitmen beliau, komitmen Partai Demokrat," kata Benny.


Dia menjelaskan, dalam demokrasi, rakyat harus diposisikan sebagai pusat.  "Tidak hanya objek semata, tapi sebagai subjek," tegas dia.


Usul pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebenarnya pertama kali dilontarkan oleh pemerintah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selaku wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Pilkada menyatakan, pilkada melalui perwakilan rakyat di DPRD sudah sesuai dengan UUD 1945. Pilkada tak langsung juga dinilai akan menghemat biaya politik.


“Kalau sudah melalui DPRD, biayanya pasti murah karena calon tidak perlu kampanye lagi. Cukup menyampaikan visi dan misi di DPRD,” ujarnya. [Baca: ]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya