Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan menterinya nanti tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.
"Ketua umum partai, jadi menteri apa saja bisa,” kata Muhaimin, saat mengunjungi persiapan delegasi Indonesia di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN) Bekasi, Selasa 16 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Ketua umum partai, jadi menteri apa saja bisa,” kata Muhaimin, saat mengunjungi persiapan delegasi Indonesia di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN) Bekasi, Selasa 16 September 2014.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku memiliki cara jika dia kembali dipercaya menduduki posisi menteri oleh Jokowi. Persoalan tersebut baginya tidak sulit.
"Ya kalau saya ditunjuk, kami akan atur. Gampang itu, urusan teknis," ujarnya.
Muhaimin memastikan tidak akan melepas jabatan sebagai Ketua Umum PKB. Karena mundur bukanlah satu-satunya opsi yang ada.
"Nanti ada pendelegasian, ada wakil ketua umum, sekjen, bisa juga kita tunjuk PLH (pelaksana harian). Banyak opsi menuju ke sana," ucapnya.
Meski masuk dalam koalisi pengusung Jokowi-JK, namun Muhaimin mengaku partainya tidak mengusulkan untuk mendapatkan jatah menteri. "Kami tidak mengusulkan dapat berapa (jatah menteri). Silakan Pak Jokowi-JK pilih sendiri, pokoknya banyak di PKB," ujarnya.
Menurut Muhaimin, Indonesia menganut sistem Pemerintah Presidensial. Karena itu, semua tergantung hak prerogatif presiden untuk menunjuk seseorang menjadi menteri. Sebagai partai pengusung, lanjut Muhaimin, PKB berjanji akan mendukung sepenuhnya apapun yang menjadi pilihan Jokowi-JK sebagi capres-cawapres terpilih.
"Saat ini saya terus berkomunikasi dengan tim transisi, kita terus review. Memberikan masukan, seperti semua menteri harus profesional. Profesional, sumbernya bisa berasal dari partai dan non partai,” katanya.
Muhaimin menambahkan partainya kini juga terus mendorong agar Jokowi, bisa menyediakan ruang untuk koalisi Merah Putih. Salah satu ruang agar koalisi pengusung Prabowo itu bisa masuk, adalah dengan diberi jatah menteri.
"Konsekuensi logis politik di Indonesia. Harus ada
checks and balances
, antara parlemen dan eksekutif. Mau tidak mau, saya akan mendorong 50 persen plus satu," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku memiliki cara jika dia kembali dipercaya menduduki posisi menteri oleh Jokowi. Persoalan tersebut baginya tidak sulit.
