- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Langkah Presiden terpilih Joko Widodo memberikan jatah 16 kursi menteri untuk kader partai politik membuktikan kegagalan membangun koalisi tanpa syarat.
Hal ini dikatakan Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, Selasa 16 September 2014 di Gedung DPR, Jakarta. Kata Tantowi, Koalisi Merah Putih akan memantau bagaimana kabinet ini bekerja.
"Ini sekaligus menjawab bahwa koalisi tanpa syarat tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya, kabinet itu isinya ya harus kompromistis," ujar Tantowi.
Menurut Tantowi, sebagai seorang presiden, Jokowi seharusnya realistis sejak kampanye, bahwa jabatan menteri memang harus diisi oleh kader partai. Sebab, seorang menteri akan berhubungan dengan lembaga politik.
"Jadi menafikan apalagi mengharamkan partai politik dalam sistem pemerintahan itu menurut saya tidak realistis. Jangan lagi kita membuat dikotomi bahwa seolah-olah kader dari partai politik itu tidak bermutu, tidak profesional, pasti korupsi dan seterusnya, itu belum tentu," tegas dia.
Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mengumumkan jumlah struktur kabinet pada pemerintahan mendatang di Rumah Transisi, Jakarta Pusat, Senin kemarin, 15 September 2014.
Dari hasil rapat koordinasi dengan tim, Jokowi memutuskan postur kabinetnya sebanyak 34 kementerian. Dengan komposisi dari kalangan profesional dan profesional partai politik.
"Yang nanti akan diduduki oleh pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Rumah Transisi.
Jokowi berharap 34 kementerian yang dia bentuk adalah kabinet kerja yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
Politik "Dagang Sapi"
Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menegaskan bahwa susunan pembentukan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih.
Publik, kata dia, akan menilai apakah Jokowi nantinya melakukan transaksi-transaksi politik dengan menunjuk menteri dari partai politik. "Publik yang akan menilai apakah dia lakukan dagang sapi atau tidak," ujar dia.
Terkait rumor Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhonoyo yang dikabarkan akan dijadikan menteri senior, Aria menyatakan hal itu tidak mungkin dilakukan Jokowi.
"Menurut saya itu penghinaan. SBY sudah dua kali Presiden, jangan diturunkan derajatnya," kata dia.
Simak Berita Terkait Kabinet Jokowi lainnya:
