Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S.
VIVAnews
- Gagalnya Presiden Terpilih Joko Widodo untuk membentuk kabinet ramping rupanya sudah diprediksi. Sebab, dalam situasi politik yang ada di Indonesia ini, tak mungkin bisa seorang presiden membuat kabinet dengan minim menteri.
"Dari awal untuk membentuk kabinet yang profesional itu adalah mimpi. Realitas politik di Indonesia itu tidak mungkin dan hal realita itu sudah disadari oleh Jokowi," kata Pengamat Politik, Vedi R Hadiz, di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa 16 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bertemu Pelayanan Imigrasi Kementerian Kehakiman, Kemnaker Berharap Banyak Peserta SSW di Jepang
"Dari awal untuk membentuk kabinet yang profesional itu adalah mimpi. Realitas politik di Indonesia itu tidak mungkin dan hal realita itu sudah disadari oleh Jokowi," kata Pengamat Politik, Vedi R Hadiz, di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa 16 September 2014.
Sehingga, kata dia, wacana kabinet ramping itu tidak mungkin bisa dijalankan. Sebab, Jokowi harus mengakomodasi banyak anggota partai dalam kabinetnya. Jika tidak, Jokowi tidak akan bisa memerintah dan adanya ancaman pada koalisinya. Misalnya, pada RUU Pilkada yang ingin dikembalikan seperti pada masa Orde Baru.
"Ini adalah suatu hal yang menyadarkan pemerintahan Jokowi bahwa mereka harus bisa mengakomodasi partai-partai yang masih berada di luar pemerintahannya itu. Saya kira ini bagian dari
bargaining
," ujar dia.
Partai-partai yang berada di luar koalisinya ituy,kata Vedi, mengancam dengan melakukan beberapa perlawanan pada sejumlah Undang-Undang dengan harapan Jokowi akan memberikan
konsesi dan memasukkan beberapa di antara mereka menjadi menteri atau posisi strategis lainnya. Di tambah lagi, ada tentangan dari Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yang tidak ingin kabinet dirampingkan.
"JK ingin menjadi orang yang de facto menjadi pimpinan Golkar, dia bisa melakukan itu kalau dia bisa menjanjikan kepada oang-orang Golkar kalau mereka pindah ke Jokowi itu menjanjikan sesuatu. Makannya dia marah kalau kabinet dirampingkan," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sehingga, kata dia, wacana kabinet ramping itu tidak mungkin bisa dijalankan. Sebab, Jokowi harus mengakomodasi banyak anggota partai dalam kabinetnya. Jika tidak, Jokowi tidak akan bisa memerintah dan adanya ancaman pada koalisinya. Misalnya, pada RUU Pilkada yang ingin dikembalikan seperti pada masa Orde Baru.
