Sumber :
- Fajar Sodiq/VIVAnews
VIVAnews
- Presiden terpilih Joko Widodo menggunakan jatah maksimal yang diperbolehkan undang-undang untuk jumlah anggota kabinetnya. 34 Adalah angka maksimal yang diperkenankan UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.
Saat mengumumkannya pada Senin sore, 15 September 2014, Jokowi berdalih bahwa inti permasalahan dalam susunan kabinet pemerintahannya mendatang bukan pada masalah gemuk atau ramping. Untuk persoalan ini, Jokowi berkaca pada Negeri Jiran, Malaysia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Sekjen PKS: Kalau Pak Prabowo Datang Kita Akan Beri Karpet Merah Sebagai Presiden Pemenang
Saat mengumumkannya pada Senin sore, 15 September 2014, Jokowi berdalih bahwa inti permasalahan dalam susunan kabinet pemerintahannya mendatang bukan pada masalah gemuk atau ramping. Untuk persoalan ini, Jokowi berkaca pada Negeri Jiran, Malaysia.
"Malaysia penduduknya 24 juta, menterinya ada 24. Kita sekarang punya 17.000 pulau, penduduk kita 240 juta. Coba itung harusnya menterinya berapa?" katanya.
Namun demikian, rupanya Jokowi tidak mencontoh Amerika Serikat yang jumlah penduduknya lebih besar dari Malaysia dan bahkan Indonesia. Jumlah penduduk AS berdasarkan sebuah Sensus yang dipublikasikan pada Maret 2014 berada di posisi ketiga, di atas Indonesia yang berada di posisi empat. Sementara posisi teratas di tempati China kemudian India.
Amerika Serikat yang menganut sistem presidensial, cabang kekuasaan eksekutif dipegang Presiden bersama Wakil Presiden, sebagaimana di Indonesia. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, presiden dibantu staf dan kabinet. Pada masa pemerintahan Obama, ada 15 menteri kabinet yang membantunya.
China yang penduduknya terbesar di dunia juga lebih sedikit jumlah menteri kabinetnya. Pemerintahan Li Keqiang yang berkuasa sejak 2013 lalu memiliki 25 menteri kabinet.
Sementara itu, Profesor Riset Bidang Ilmu Politik LIPI, Siti Zuhro, menengarai ada tekanan politis yang tidak dapat dihindari Jokowi sehingga komposisinya gemuk seperti itu meskipun jauh-jauh hari Jokowi kerap menyuarakan perampingan dan efisiensi.
"Ini jangan-jangan memang suasana politisnya sulit dihindari. Pertimbangang-pertimbangan untuk mengakomodasi kekuatan politik, kekuatan partai politik ya, sulit dihindari. Pak Jokowi mau tidak mau dihadapkan pada mengakomodasi itu," katanya ketika dihubungi.
Padahal, kata Siti, kalau melihat kampanyenya dan semangatnya adalah menghadirkan pembaruan, menghadirkan terobosan-terobosan.
"Ini yang lalu menjadikan kita semua lho kok nggak beda dengan Pak SBY yang waktu itu kita soroti tajam. ini masih juga menggemukkan kementerian, sangat kaya struktur, fungsi senjang. Kita harapkan, kaya fungsi ramping struktur sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang memang sejumlah urusan sudah di daerahkan. Ini kalau begini jadi lain dengan semangat itu," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Malaysia penduduknya 24 juta, menterinya ada 24. Kita sekarang punya 17.000 pulau, penduduk kita 240 juta. Coba itung harusnya menterinya berapa?" katanya.
