- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat menyatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bisa gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta, jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tidak merestui.
Ahok-- sapaan akrab Basuki akan menggantikan Joko Widodo yang telah terpilih menjadi Presiden periode 2014-2019.
"Kalau DPRD DKI Jakarta menolak pengunduran diri Ahok, maka kewenangan mengangkat pejabat pelaksana tugas gubernur ada di Kemendagri. Nanti, Kemendagri yang akan memilih Plt Gubernur DKI Jakarta," ujar Martin di Gedung DPR, Jakarta, Senin 15 September 2014.
Anggota Komisi Hukum DPR itu menyayangkan langkah Ahok yang memilih mundur dari Partai Gerindra, hanya karena tidak sepaham mengenai usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Padahal, kata dia, jika berbeda pandangan soal sistem pemilihan kepala daerah, bisa dikomunikasikan ke partai.
"Selama ini, dia terlalu banyak bicara politik. Harusnya, dia bereskan Jakarta. RUU Pilkada itu masalah politik dan wilayahnya DPR RI," Martin menegaskan.
Martin yakin, ke depan tidak ada satu partai pun yang mau menampung Ahok. Sebab, sikap mantan bupati Belitung Timur itu cenderung kasar dan kontroversial.
"Sikap Ahok justru bisa membuat perpecahan di internal parpol, dan membuat parpol tidak tenang. Bahkan, seringkali menimbulkan perselisihan sejumlah pihak," katanya.
Terkait pernyataan sejumlah partai yang bersedia menampung Ahok, Martin menilai itu hanya basa basi saja. Menjadikan permasalahan Ahok dengan Partai Gerindra sebagai isu yang seksi.
"PDIP itu hanya kipas-kipas saja, mereka juga mikir kalau harus terima Ahok," kata Martin. (asp)
Pemerintah Harus Antisipasi Kebijakan Ekonomi-Politik Imbas Perang Iran-Israel
Serangan mengejutkan dari Iran sebagai balasan terhadap Israel yang menyerang pangkalan militer Iran di Damaskus, Suriah, membuat dunia terkejut sekaligus meningkatkan es
