- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Rapimnas PPP ke-3 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Minggu, 14 September 2014, dianggap ilegal. Rapat yang digelar Emron Pangkapi Cs itu dituding telah melakukan makar. Ketua DPW PPP DKI Jakarta, H. Lulung Lunggana berpandangan, Rapimnas yang digelar Emron Cs telah menyimpang dari ketentuan AD/ART partai.
"Rapimnas itu ilegal. Emron Pangkapi Cs telah melakukan makar," kata Lulung.
Dia, sebagai Ketua DPW PPP DKI mengaku tidak diberitahu dan tidak diundang untuk menghadiri Rampinas tersebut. Ditegaskannya, dia selalu mendukung siapa pun kader PPP yang ingin melakukan kegiatan partai, asalkan sesuai dengan AD/ART.
Soal pemecatan Suryadharma Ali (SDA) sebagai Ketua Umum PPP yang dilakukan oleh kubu Emron Pangkapi, tidak dapat dibenarkan. Menurut dia, seorang ketua umum hanya bisa diberhentikan melalui forum Muktamar.
"Pergantian ketua umum juga dapat dilakukan jika yang bersangkutan meninggal dunia atau tersangkut masalah hukum," ujarnya.
Mengenai status hukum SDA sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana haji, dia meminta agar semua kader PPP menjunjung tinggi azaz praduga tak bersalah. Justru kebalikannya. Pemecatan beberapa kader PPP, salah satunya Emron Pangkapi, yang dilakukan oleh SDA tidak menyalahi aturan.
"Itu artinya Emron Cs sudah bukan lagi keluarga besar PPP. Dia dipecat sesuai dengan aturan partai," jelas Lulung.
Diduga Keracunan, Satu Keluarga Ditemukan Tewas Didalam Mobil
Diduga keracunan zat monoksida dari saluran AC yang tersumbat atau bocor, empat anggota keluarga yang merupakan warga Sumatera Barat, tewas didalam mobil saat hendak berl
