- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menilai penolakan fasilitas mobil Mercedes-Benz oleh Presiden terpilih Joko Widodo adalah bentuk pencitraan.
Kata Max, Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono telah menyediakan mobil dinas itu untuk memfasilitasi pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Tujuannya, agar kinerja kabinet berjalan baik.
"Saya kira ini era pencitraan. Kalau pengen pencitraan yang nyata dong. Kalau urusan mobil itu hanya berapa menteri, apakah artinya pencitraan. Kalau mau, Jokowi pakai Esemka saja secara nasional," ujar Max, Rabu 10 September 2014.
Max melihat berbagai pernyataan Jokowi yang menolak fasilitas mobil Mercy tidak sesuai substansi. Di mana alasan penolakan itu sebagai upaya penyelamatan uang negara dan penghematan.
"Tapi kalau hanya Mercy dan mobil lama, bukan substansi yang dipertimbangkan sebagai penyelamatan uang negara. Kemarin mau jual pesawat, sekarang nggak pakai mobil baru," kata Max bingung.
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan langkah yang disiapkan pemerintah SBY menyediakan fasilitas mobil itu sudah tepat. Itu dilakukan sesuai amanat perundang-undangan.
"Sesuai peraturan, Pak SBY menyiapkan mobil untuk pemerintah ke depan. Itu suatu keharusan," katanya.
Naik Bajaj
Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Idrus tidak mempermasalahkan fasilitas mobil Mercedes-Benz untuk para menteri kabinet Jokowi-JK.
Kata Idrus, bagi partainya, yang jadi masalah bukan pada fasilitas dinas. Melainkan kinerja kabinet ke depan. "Buat apa hidup sederhana kalau tidak produktif dalam bekerja," kata Idrus.
Ia menjelaskan jangan melihat fasilitas itu mewah atau tidak. Seorang menteri harus dilihat sebagai representasi dari negara. Fasilitas yang disiapkan untuk memotivasi kinerja para menteri.
"Penampilan itu perlu dijaga. Penampilan fisik harus dijaga dan visi harus produktif," kata Idrus.
Idrus sepakat untuk mengajarkan kesederhanaan pada masyarakat. Namun, kesederhanaan itu tidak bisa dilihat dengan apa yang ditunggangi para menteri saat beraktivitas.
"Terkait dengan itu bisa saja naik bajaj atau becak. Naik bajaj sekalian, itu kan pikirannya Jokowi. Tapi penampilan itu perlu dijaga," kata Idrus.
Baginya, rakyat harus dididik menjadi orang kaya dan produktif. "Jangan ketika rakyat miskin kita jadikan miskin juga. Akan lebih bagus kita mengangkat agar rakyat bekehidupan cukup," katanya.
Ia melihat saat ini banyak pejabat dan calon pejabat pura-pura miskin di depan rakyat. "Padahal hartanya ditumpuk di luar negeri. Tampil apa adanya sajalah, jangan berpura pura," kata Idrus. (adi)
Nekat Datangi Markas TNI, Mayjen Gadungan Ini Ingin Nitip Kerabat Masuk Akmil
Pria berinsial JJ, mengaku sebagai anggota TNI pangkat Mayor Jenderal ditangkap saat mendatangi Markas Kodam I Bukit Barisan (BB). Ternyata TNI gadungan
