- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Dalam 30 hari ke depan, Panitia Kerja di DPR mengejar target untuk menyelesaikan dan menetapkan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Padahal, pembahasan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah belum lagi tuntas dibahas.
Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maskurudin Hafiz, mengatakan jika dipaksakan, pembahasan hanya akan menjadi ajang pertarungan lanjutan pemilihan presiden.
"Sehingga, arah desain pelaksanaan Pilkada menjadi kabur," ujarnya melalui rilis yang diterima VIVAnews, Rabu 3 September 2014.
JPPR yang bergabung dalam Jaringan Pemantau Pemilu Nasional, menurut Hafiz, mengingatkan Mahkamah Konstitusi tidak akan lagi menangani kasus sengketa pilkada usai tertangkapnya Mantan Ketua MK Akil Mochtar, karena tersangkut kasus korupsi sejumlah sengketa pilkada yang pernah diajukan ke MK.
"Proses penentuan siapa yang akan menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada ini akan sangat berpengaruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah dan penyelenggaraan pemilu secara umum," katanya.
Di sisi lain, KPU sebagai penyelenggara pemilu, menurut Hafiz, sedang bersiap-siap untuk jadwal pemilihan kepala daerah di 247 daerah pada tahun 2015.
Bahkan, menurut jadwal pergantian masa jabatan kepala daerah bulan Januari 2015, ada daerah yang akan memulai tahapan pilkada. Sementara itu, aturan hukum yang ada masih menunggu apa yang akan diatur di dalam RUU Pilkada yang masih dibahas oleh DPR.
"Sementara itu, dalam debat calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden yang lalu, kedua pasangan calon menjanjikan akan tetap dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung," ujarnya. (asp)
Cerita Perjuangan TikTokers Sasya Livisya, Sering Dapat Hate Comment karena Penampilannya
Setelah melalui berbagai proses yang panjang, Sasya Livisya menyampaikan pentingnya hate comment dalam setiap konten yang diposting di sosial media.
