- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pertemuan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, dengan presiden terpilih Joko Widodo, dianggap memiliki makna politik tersendiri. Namun begitu, Hatta Raja telah menegaskan bahwa pertemuan yang digelar di rumah Surya Paloh, hanyalah silahturahmi politik.
Pengamat politik Heri Budianto menjelaskan, setiap peristiwa politik apalagi pertemuan elit tentu mememiliki makna politik. Dari pertemuan Hatta dan Jokowi, mengindikasikan bahwa Koalisi Indonesia Hebat masih membutuhkan dukungan di parlemen.
"Ini untuk membuka komunikasi, untuk melihat celah. Silahturahmi iya, tapi ada juga perkembangan politik yang juga dibuka," katanya, Selasa, 2 September 2014.
Menurut Heri, dari partai politik yang berada di Koalisi Merah Putih, ada tiga partai yang mungkin saja merapat ke Koalisi Indonesia Hebat. "Partai Demokrat, PPP dan PAN, ketiganya dibaca oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan berbagai macam pertimbangan," katanya.
Meski terlalu dini mengatakan bahwa PAN akan merapat, tapi PAN menurut Heri, partai yang selama selalu berada di pemerintahan dan memiliki kader yang ada di pemerintahan. Dan ini menjadi target politik untuk diajak di pemerintahan Jokowi-JK.
"Ada kemungkinan tiga partai untuk diajak. Saya kira upaya seperti itu akan terus dilakukan. Bila UU MD3 ditolak, akan ada upaya yang kuat untuk merebut setiap pucuk pimpinan di parlemen," katanya.
Ditambahkan Heri, politik saat ini belum tentu ada yang pasti, ini yang harus diperhatikan Koalisi Indonesia hebat. Tapi bila pemimpin partai di Koalisi Merah Putih berganti, akan ada celah untuk masuk.
"Golkar sangat kuat mendukung Prabowo-Hatta. Tapi dalam waktu dekat PPP akan melakukan muktamar, ini terbuaka untuk Koalisi Indonesia Hebat masuk. Sampai Jokowi-JK dilantik, situasi politik akan mengalami turbelensi bahkan tsunami politik," katanya lagi.
Terbitkan SE THR Keagamaan 2024, Kemnaker Imbau Perusahaan Berikan THR ke Ojol dan Kurir Logistik
Kemnaker mengimbau kepada perusahaan yang bergerak di bidang ojek online (ojol) dan kurir logistik agar memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2024.
