Sumber :
- satu jam lebih dekat-tvOne
VIVAnews - Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, mengatakan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Koalisi Merah Putih mempertegas posisi Partai Demokrat di pemerintahan mendatang. Menurutnya, pertemuan tertutup yang diawali dengan sarapan bersama itu berjalan santai dan penuh kekeluargaan.
Baca Juga :
Makna Lebaran Bagi Bos Persib Bandung
"Demokrat ada di Koalisi Merah Putih yang secara permanen melakukan pengawasan terhadap Jokowi-JK melalui mekanisme penyeimbang," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 2 September 2014.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan di Dewan Perwakilan Rakyat itu menegaskan posisi Koalisi Merah Putih bukan sebagai penghadang jalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Baca Juga :
Sukses Jalani Misi Kemanusiaan di Gaza, 27 Prajurit Pemberani Dapat Penghargaan dari Panglima TNI
"Koalisi ini hadir sebagai kekuatan yang memberikan solusi bukan menghadang. Kalau menghadang itu kan mengkritik tanpa memberikan solusi," jelas dia.
Dalam pertemuan itu, kata dia, juga disinggung masalah Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang saat ini masih dalam proses gugatan di Mahkamah konstitusi.
Berdasarkan revisi UU MD3 yang baru, mekanisme pemilihan pimpinan DPR berubah dari sistem proporsional menjadi sistem paket.
Bila pada sistem proporsional pimpinan DPR diberikan kepada partai pemenang Pemilu Legislatif, maka pada sistem paket pimpinan DPR dipilih langsung oleh anggotanya berdasarkan partai politik.
"Tadi kita tidak berbicara mengenai pansus, tapi sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih kami share ke beliau mengenai perkembangan dari UU MD3 yang sekarang s udah dalam tahap penyusunan tata tertibnya. Beliau apresiasi itu, beliau mendukung inisiatif yang akan dibangun oleh Koalisi Merah Putih dalam rangka menguatkan sistem presidensial kita," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dalam pertemuan itu, kata dia, juga disinggung masalah Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang saat ini masih dalam proses gugatan di Mahkamah konstitusi.
