Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan pengadaan Raskin (Beras Miskin) dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Direksi Perum Bulog. Pembahasan mendalami Laporan Keuangan Tahun 2013 dan Rencana Anggaran Tahun 2015.
"Komisi IV mengapresiasi Perum Bulog atas realisasi subsidi pangan tahun 2013 sebesar Rp20.310.112.418.700,- atau mencapai 94,48 persen,” kata Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron dari Partai Demokrat, saat memimpin rapat tersebut, Senin 1 September 2014, di Gedung Parlemen, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Top Trending: Hal yang Terjadi Jika Indonesia Tak Dijajah hingga Tawuran Brutal Antar Pelajar
"Komisi IV mengapresiasi Perum Bulog atas realisasi subsidi pangan tahun 2013 sebesar Rp20.310.112.418.700,- atau mencapai 94,48 persen,” kata Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron dari Partai Demokrat, saat memimpin rapat tersebut, Senin 1 September 2014, di Gedung Parlemen, Jakarta.
Isu utama yang menjadi sorotan adalah tentang keterjangkauan, ketersediaan beras pokok dan juga beras miskin bagi sebagian kelompok masyarakat yang tidak mampu. Dalam rapat tersebut, komisi yang bertanggung jawab pada masalah pangan ini menerima usulan anggaran Bulog tahun 2015 sebesar Rp20.939.928.891.500,-.
Herman menjelaskan, untuk harga dan komponen lainnya tidak ada perubahan, harga tebus Rp.1.600,-, 15 Kilogram, dan disalurkan dalam jangka durasi 12 bulan. “Anggaran yang diusulkan Rp20,9 triliun, dan ada salah satu komponen yang diusulkan dan berjalan seperti biasa belum tercantum yaitu Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” katanya.
Masalah CBP menjadi penekanan tersendiri dalam rapat dan mendapat poris khusus dalam penganggaran Tahun 2015. CBP disiapkan untuk memberikan dukungan terhadap daerah-daerah yang mengalami krisis, bencana, operasi pasar.
“CBP adalah komponen terpenting dalam stok nasional sehingga diusulkan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah,” tegas Herman.
Mengenai Raskin, menurutnya aman dan tidak ada masalah, namun CBP yang belum terakomodir. Tentunya yang akan terus diperjuangkan, Bulog bukan saja menjadi badan penyedian bahan pokok beras saja tetapi bisa untuk baban-bahan lainnya. “DPR ingin Bulog seperti fungsi bulog masa lalu yang bisa melayani sembilan bahan pokok,” katanya. (www.dpr.go.id)
(ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Isu utama yang menjadi sorotan adalah tentang keterjangkauan, ketersediaan beras pokok dan juga beras miskin bagi sebagian kelompok masyarakat yang tidak mampu. Dalam rapat tersebut, komisi yang bertanggung jawab pada masalah pangan ini menerima usulan anggaran Bulog tahun 2015 sebesar Rp20.939.928.891.500,-.
