Survei: Jokowi-JK Harus Atasi Kesenjangan Pendapatan

Peneliti Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi
Sumber :
  • Dokumen Pribadi Dodi Ambardi
VIVAnews - Pekerjaan rumah paling diharapkan menjadi prioritas program Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah dilantik adalah mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Hal itu merupakan salah satu poin kesimpulan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia yang dilansir di Jakarta, Senin 1 September 2014.
Sidang Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Sebut Jokowi Bagi-bagi Bansos Tak Langgar Netralitas

"Dari hasil survei 8 dari 10 penduduk Indonesia melihat bahwa kesenjangan pendapatan adalah pekerjaan rumah yang harus segera ditangani Jokowi-JK," kata Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi, di Hotel Pullman, Jakarta.
Kementerian Perdagangan dan Penegak Hukum Diminta Lebih Tegas Tangani Peredaran Oli Palsu

Dijelaskannya, sampel survei itu sebesar 3.080 responden dengan pertanyaan: seberapa mendesak permasalahan perbedaan pendapatan diselesaikan oleh pemerintah.
Waktu Idel untuk Kencing Setiap Hari, Laki-laki Harus Tahu Agar Prostat Tetap Sehat

Responden beranggapan bahwa 44,6% menilai sangat mendesak dan 38,6% menilai mendesak. 9,5 persen menilai kurang mendesak, 2,5 persen menganggap tidak mendesak sama sekali dan 4,7 persen tidak tahu.

Dodi melanjutkan, dari sekian cara yang mungkin dilakukan, ada tiga solusi menempati posisi teratas pilihan responden. Yakni, memberikan perlindungan sosial pada kelompok miskin dan rentan sebanyak 31,2 persen. Menyediakan lapangan kerja sebesar 17,5 persen dan memberantas korupsi 14,3 persen. 

Adapun opsi lain, menyediakan pendidikan gratis 8,6 persen. Bantuan modal usaha kecil 7,4 persen. Menaikkan upah minimum 3,3 persen. Menyediakan subsidi yang lebih banyak 3,2 persen. 

Membangun infrastruktur lebih baik 3,2 persen. Menyediakan fasilitas kesehatan gratis 2,4 persen. Menyediakan sekolah yang lebih baik 1,8 persen.

Pemberian pinjaman warga miskin bukan untuk usaha 1,1 persen. Pemerataan kepemilikan aset 0,5 persen. Menaikkan pajak kalangan yang lebih kaya 0,4 persen. Asuransi sosial bagi warga yang kehilangan pekerjaan 0,2 persen. Lainnya 0,6 persen dan tidak tahu 2,1 persen.

"Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memerlukan pekerjaan dan bukan belas kasihan atau iming iming yang memanjakan," katanya.

Survei yang dirilis LSI dan Indikator dengan tema Kesenjangan Pendapatan: Harapan Publik terhadap Pemerintah Jokowi-JK, dilakukan pada sekitar 3.080 responden dengan margin of error ±1,8%. Populasi survei berumur 17 tahun atau sudah menikah.

Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya 10 responden. Sementara itu, quality control hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20%. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Wawancara lapangan berlangsung pada 27 Mei-4 Juni 2014.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya