- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Presiden terpilih Joko Widodo berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi begitu dia resmi memerintah. Jokowi mengaku siap menanggung risiko tidak lagi populer di mata rakyat sebagai konsekuensi naikkan harga BBM.
Rencana Jokowi ini mengundang reaksi pedas dari sejumlah kalangan, termasuk politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah, berpendapat Jokowi tidak perlu menjadi presiden jika tidak mempunyai solusi baru untuk mengatasi kekurangan anggaran negara.
Menurut Fahri, opsi menaikkan harga BBM bersubsidi sebenarnya sudah dilakukan pemerintah-pemerintah sebelumnya. "Kirain punya ilmu supaya harga BBM tidak naik. Ternyata tidak punya ilmu apa-apa," kata Fahri kepada VIVAnews, Jumat 29 Agustus 2014.
Fahri yang merupakan jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu pun mempertanyakan kemampuan mantan Wali Kota Solo itu saat memutuskan menjadi calon presiden. "Tulis saja, punya ilmu apa elo? Ternyata bisanya mencabut subsidi orang miskin," kata Fahri.
Sepengetahuan Fahri, Jokowi dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki ideologi memperjuangkan nasib rakyat kecil. Sehingga, selama menjadi oposisi mereka selalu menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi dari pemerintahan SBY.
"Nanti publik akan menilai, kalau jadi presiden mau naikin harga BBM ngapain jadi presiden? Makanya tidak usah jadi presiden, lebih baik urus busway saja," imbuhnya.
Fahri menegaskan, bila Jokowi-JK sudah dilantik dan mengambil kebijakan menaikkan BBM bersubsidi maka PKS akan menolaknya. "Kami tolak kebijakan itu," lanjut dia. (ren)
Kantor LPS Bakal Hadir di Medan, Diresmikan 3 Mei 2024
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini membuka Kantor Perwakilan LPS I Medan, di Gedung Sinarmas Plaza, Kota Medan.
