Jokowi Institute: Beberapa Kementerian Sebaiknya Dilebur

Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu beberapa waktu silam.
Sumber :
  • ANTARAFOTO/Nyoman Budhiana
Aniaya Pecalang di Bali, Polisi Tangkap Dua Bule Amerika
VIVAnews
- Kepala Pusat Penelitian The Jokowi Institute, Muhammad Sadli Andi mengatakan, masyarakat yang telah memberikan suara pada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), tertarik dengan ide perampingan kementerian yang disodorkan Jokowi saat berkampanye.
Kemenkominfo Gelar Kegiatan Chip In "Menjadi Warga Digital yang Cakap, Beretika dan Berdaya"


Mekanisme Sidang Sengketa Pileg 2024, MK Bagi 3 Panel Hakim
Ide tersebut dinilainya sebagai upaya revolusi mental. Terkait hal itu, Andi mengungkapkan, per 5 Agustus 2014, The Jokowi Institute telah menyurati 34 kementerian, delapan institusi negara setingkat kementerian, dan 22 Lembaga Negara Non Departemen (LNND).

"Hasil analisis kami untuk sementara ini menyatakan bahwa terhadap kementerian dan LNND memang harus dilakukan perampingan dengan cara peleburan," ujar Andi di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014.


Upaya perampingan yang dilakukan dengan cara peleburan beberapa kementerian itu, kata Andi, sengaja dilakukan untuk menghemat anggaran negara. Perubahan secara fundamental itu harus dilakukan di awal pemerintahan Jokowi-JK.


Diketahui, arsitektur kabinet Jokowi-JK telah rampung disusun, berikut tugas Kelompok Kerja (Pokja) yang saat ini masih diperdalam untuk kemudian diteliti kembali, apakah ada revisi atau tidak.


Deputi Tim Transisi Andi Widjodjanto mengatakan, beberapa opsi yang ditawarkan ke Jokowi-JK misalnya jumlah kabinet adalah 20 kementerian, 24 kementerian, 27 kementerian, dan 34 kementerian.


Andi mengungkapkan akan dibentuk lima menteri koordinasi yaitu Menko Lingkungan, Menko Daya Saing, Menko Produktivitas, Menko Kesejahteraan, Menko Politik, dan Menko Pemerintahan.


"Ini terobosan yang unik, kementerian 20, tetapi menkonya lima," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya