Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Presiden terpilih Joko Widodo membuka peluang bagi kepala daerah yang berprestasi untuk ikut menjadi menteri di pemerintahannya yang mendatang.
Namun, menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Bakir Ihsan, Jokowi sebaiknya tidak asal memilih kepala daerah yang berprestasi dan hanya dinilai memiliki karakter serta pengalaman yang baik.
Baca Juga :
Ada Luka Tembus Pelipis Anggota Satlantas Polresta Manado yang Ditemukan Tewas di Mampang
"Untuk pos-pos tertentu, yang bersifat teknis dan spesifik, belum bisa dimasuki oleh kepala daerah," ujar Bakir dalam acara diskusi "Mengawal Kabinet Jokowi dengan Potensi Daerah" yang diselenggarakan di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Agustus 2014.
Baca Juga :
Arema FC Semakin Jauh Dari Zona Degradasi
Ia mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Luar Negeri yang menurut dia, akan berdampak jelek bila dipimpin oleh kepala daerah yang tidak berkompeten di bidang itu.
"Untuk hal-hal teknis seperti PU, atau Luar Negeri, memerlukan orang dengan bidangnya tersendiri," ucap Bakir.
"Misalnya, mempunyai kemampuan manajemen yang baik, belum tentu punya pengalaman di bidang diplomasi internasional. Jadi, Jokowi harus melihat track record, dan menempatkan kepala daerah pada pos-pos yang sesuai dengan prestasinya," ujarnya.
Senada dengan Bakir, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aris Yunanto, mencontohkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Menurut dia, selain memiliki skill manajemen dan kepemimpinan yang bagus, Ridwan Kamil juga memiliki keahlian di bidang arsitektur dan tata kota.
"Pak Ridwan Kamil telah terbukti berhasil mengelola sampah kota dan membangun beberapa taman kota dengan baik. Keahlian itu bisa diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya.
Namun, menurut Dekan FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia, Damayanti, selain memperhatikan kapabilitas, Jokowi juga sebaiknya melihat aspirasi dari masyarakat lokal yang kepala daerahnya dinilai memiliki potensi untuk menjadi menteri itu.
"Ibu Risma (Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya) memiliki latar belakang teknis ahli landscape perkotaan. Di skala nasional, skill seperti itu juga dibutuhkan di Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan," katanya.
"Tapi, mesti diperhatikan. Ibu Risma itu sosok yang dicintai orang Surabaya. Mereka akan keberatan bila wali kotanya diambil, karena Surabaya masih membutuhkan Risma," ujarnya. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Untuk hal-hal teknis seperti PU, atau Luar Negeri, memerlukan orang dengan bidangnya tersendiri," ucap Bakir.
