Sumber :
- ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan
VIVAnews -
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan komitmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan diuji ketika Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin Indonesia.
Saat menjadi oposisi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP merupakan partai yang paling keras menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun, di masa transisi pemerintahan, PDIP justru mendorong Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Man Utd Dapat Rejeki Nomplok Usai Dortmund Picu Klausul Jadon Sancho, Cuan Besar Menanti
Saat menjadi oposisi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP merupakan partai yang paling keras menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun, di masa transisi pemerintahan, PDIP justru mendorong Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM.
"Konsekuensi akan diuji di sini. Kalau PDIP dari awal sangat menolak dan tidak setuju kenaikan BBM, bagaimana dengan situasi sekarang ketika pemerintahan Jokowi," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2014.
Menurutnya, jika PDIP konsisten dengan sikapnya ketika menjadi oposisi, seharusnya harga BBM tidak perlu naik. "Kalau mau konsisten harusnya dipertahankan," jelas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, defisit anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2015 bisa ditekan dari 2,3 persen menjadi 1,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Caranya, pemerintah baru menaikan harga BBM bersubsidi Rp2.000 per liter. Penghematan yang dihasilkan dari menaikan harga BBM subsidi sebesar Rp2.000 per liter mencapai Rp98 triliun.
Saat ini, Presiden terpilih, Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Presiden SBY di Bali. Menurut Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, tidak menutup kemungkinan keduanya juga akan membahas masalah BBM.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Konsekuensi akan diuji di sini. Kalau PDIP dari awal sangat menolak dan tidak setuju kenaikan BBM, bagaimana dengan situasi sekarang ketika pemerintahan Jokowi," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2014.
