Sumber :
- ANTARA/Reno Esnir
VIVAnews -
Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Tata Tertib Dewan Pimpinan Rakyat, Rabu 27 Agustus 2014, berjalan alot. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat itu mengatakan setiap fraksi mempunyai pandangan terkait kandidat pimpinan pansus.
"Koalisi Merah Putih dan koalisi Jokowi-JK sudah mulai kelihatan nyata di parlemen. Kalau biasanya rapat berjalan 15 sampai 30 menit, tadi sampai 3 jam," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
"Koalisi Merah Putih dan koalisi Jokowi-JK sudah mulai kelihatan nyata di parlemen. Kalau biasanya rapat berjalan 15 sampai 30 menit, tadi sampai 3 jam," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta.
Baca Juga :
Jeep Wrangler Facelift Meluncur, Segini Harganya
Pansus Perubahan Tata Tertib DPR ini, kata Priyo, akan menerjemahkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru disahkan 8 Juli lalu. Menurut Priyo, pansus ini mempunyai waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan persoalan itu.
"Dengan begitu DPR baru akan punya tata tertib baru, termasuk tata cara pemilihan DPR sesuai Undang-undang MD3," ujar Priyo.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu mengungkapkan pada saat pemilihan pimpinan pansus, kubu terpecah menjadi dua.
Kubu pertama mengajukan Benny K Harman (Demokrat), Aziz Syamsuddin (Golkar), Fahri Hamzah (PKS), dan Toto Daryanto (PAN). Sementara kubu Jokowi-JK mengajukan TB Hasanuddin (PDIP) dan Hanif Dhakiri (PKB).
"PDIP dan PKB minta
pending
dua hari, tapi itu tidak disetujui. Akhirnya dipilih Benny K Harman dan kawan-kawan, dengan catatan jika ada kepentingan besar pimpinan pansus bisa diubah dan dikocok ulang," jelas dia.
Dengan adanya kejadian ini, Priyo melihat Koalisi Merah Putih akan menjadi penyeimbang di parlemen mendatang. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pansus Perubahan Tata Tertib DPR ini, kata Priyo, akan menerjemahkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru disahkan 8 Juli lalu. Menurut Priyo, pansus ini mempunyai waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan persoalan itu.
