DPR: Kemenpera Harus Diberdayakan Kembali

rencana rusunawa di atas sungai ciliwung
Sumber :
  • Kementerian Perumahan Rakyat
VIVAnews
Nikah Beda Agama, 5 Artis Ini Jalankan Puasa Ramadhan Tanpa Pasangan
– Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk menyamakan pandangan terkait kinerjanya ke depan serta melakukan inventarisasi Rusunawa dan Rusunami yang belum ditempati di berbagai daerah.

Terpopuler: Harga Pemain Timnas Indonesia Paling Mahal, Naturalisasi Shin Tae-yong

“Kami ingin bertanya bagaimana Kementerian Perumahan Rakyat ke depan dan kami menunggu pemerintah menyamakan pandangan”, tutur Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umar Hadi dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi V DPR RI, Menpera  Djan Faridz dan  Menteri PDT Helmy Faishal Zaini dengan agenda Pembahasan RKA K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2015, dengan pimpinan sidang Ketua Komisi V DPR Teguh Juwarno, di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2014.
Indeks Keselamatan Jurnalis 2023 Ungkap Keamanan saat Peliputan Belum Terjamin Penuh


Lebih jauh lagi, Yoseph Umar Hadi juga mengatakan bahwa Kemenpera dihidupkan kembali pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan enam kerangka kerjanya, di antaranya adalah mengatasi
backlog
, penyediaan rumah layak huni, mengatasi kawasan kumuh, meningkatkan daya beli masyarakat, penyediaan tanah, dan kemitraan.  


Yoseph berharap Kemenpera dapat diberdayakan lagi. “Kami berharap Kemenpera diberdayakan lagi sebagai ujung tombak perumahan rakyat”, ujar Yoseph.


Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, yang hadir dalam rapat dimaksud mengatakan bahwa dirinya telah bersungguh-sungguh melaksanakan program kerjanya, salah satunya dengan meningkatkan anggaran Kemenpera. “Di masa awal pemerintahan, saya telah berhasil meningkatkan anggaran dari Rp900 milyar menjadi Rp4 triliun. Hal ini dikarenakan juga dukungan dari Komisi V DPR RI,” ucap Djan Faridz.


Menpera juga mengatakan bahwa Kemenpera telah berhasil mencapai target pembangunan rusunawa khususnya untuk Pondok Pesantren (Ponpes) yang mencapai sekitar 64 persen, rusunawa pekerja 6 persen, anggota polri 7 persen, mahasiswa 13 persen dan TNI 10 persen.


Di dalam Rapat Kerja tersebut juga telah disepakati beberapa point penting yaitu,  Komisi V DPR RI mendesak Kemenpera untuk meningkatkan kinerjanya sehingga target pencapaian yang direncanakan dapat terealisasi secara optimal. Selain itu, Komisi V juga akan memperjuangkan kenaikan pagu anggaran untuk program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR RI.  Ada pun Pagu RAPBN TA 2015 Kemenpera sebesar Rp9,7 triliun, sementara pagu kebutuhan Rp32, 5 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp22,8 triliun.


Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rendy Lamadjido, meminta kepada Kemenpera untuk mengiventarisasi Rusunawa dan Rusunami yang masih belum ditempati. Pasalnya listrik dan air yang belum masuk menjadi banyak alasan belum ditempatinya bangunan tersebut.


Selain itu, lanjutnya, saat mengunjungi berbagai daerah ada beberapa Rusunawa yang belum menyerahkan asetnya padahal masih tersisa dua bulan batas akhirnya. "Kita juga meminta didata berapa Rusunawa dan Rusunami yang belum,"tandasnya.


Dia menambahkan, masih belum signifikan pemerintah mengakhiri
deadlock
perumahan padahal kuncinya adalah di regulasi perbankan. "Harapan kami perlu ada regulasi tentang agraria dan perbankan karena jika tidak dilakukan maka sampai kapanpun masyarakat kecil tidak akan memiliki rumah sampai kapanpun,"jelasnya. (rien)


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya