- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sekarang.
Menurutnya, di akhir masa jabatannya yang kurang dari dua bulan, Presiden SBY tidak akan mengambil kebijakan strategis.
"Saya berkeyakinan kebijakan itu akan diambil oleh pemerintahan berikutnya mengingat pemerintan Pak SBY sekarang sudah bersifat lame duck alias tidak akan mengambil keputusan-keputusan strategis," kata Tantowi, Rabu 27 Agustus 2014.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat itu berharap kekhawatiran publik terkait dugaan adanya imbalan politik dari Jokowi untuk Partai Demokrat tidak terbukti.
"Ada kekhawatiran Pak SBY akan menaikkan BBM dengan imbalan politik dari Jokowi untuk Partai Demokrat. Mudah-mudahan kekhawatiran tersebut tidak terbukti," ujar Tantowi.
PAN curigai PDIP
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Taslim Chaniago, mengatakan PDIP punya niat tertentu dengan mendesak pemerintahan SBY segera menaikkan harga bahan bakar minyak.
"PDIP mendesak agar pemerintah SBY menaikkan harga BBM karena sepertinya PDIP tidak ingin disalahkan masyarakat saat Jokowi-JK memimpin negara ini," ujar Taslim di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2014.
Menurut Taslim, kenaikan harga BBM lebih tepat dilakukan pada pemerintahan mendatang. Alasannya, mereka lebih memiliki kesiapan terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi.
"Jadi sudah terencana, tidak mendadak seperti ini. Tanpa rencana," kata Taslim.
Namun bisa saja pemerintah menaikkan harga BBM sekarang dengan syarat harus ada kompensasi untuk rakyat miskin.
"Seperti adanya bantuan tunai atau lainnya. Jangan sampai nanti BBM naik masyarakat miskin makin sulit, maka pemerintah ke depan (Jokowi-JK) pasti juga akan kesulitan. Jangan PDIP hanya meminta menaikkan BBM saja karena itu pun ada risikonya," kata anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu.