Sumber :
- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews
- Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu Presiden di DPR terus bergulir, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan rencana pembentukan pansus mulai digulirkan Senin 25 Agustus 2014. "Sudah beredar untuk menyetujui pansus itu," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan rencana pembentukan pansus mulai digulirkan Senin 25 Agustus 2014. "Sudah beredar untuk menyetujui pansus itu," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.
Nasir mengatakan jika putusan hukum tidak mencerminkan keadilan, maka kekuatan politik akan berusaha menegakkan keadilan. Koalisi Merah Putih, menurutnya, akan menggunakan kekuatan politik untuk mendapatkan keadilan.
"Menurut saya ini kan DPR sebagai lembaga fungsi pengawasan, jadi ingin KPU benar-benar jujur dan adil melaksanakan pemilu," ungkap anggota Komisi Hukum DPR itu.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait sengketa pemilu presiden 2014, Kamis malam 21 Agustus 2014. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Nasir mengatakan jika putusan hukum tidak mencerminkan keadilan, maka kekuatan politik akan berusaha menegakkan keadilan. Koalisi Merah Putih, menurutnya, akan menggunakan kekuatan politik untuk mendapatkan keadilan.
