Sumber :
- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakiri mengatakan rekonsiliasi politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi perlu segera dilakukan.
Baca Juga :
72 Narapidana Terorisme Ucapkan Ikrar Setia NKRI
Dalam putusannya, sembilan hakim konstitusi menolak permohonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Komunikasi dan dialog demokrasi perlu diintensifkan untuk mencairkan ketegangan yang sempat muncul selama pemilu presiden," ujar Hanif, Jumat 22 Agustus 2014.
Dalam rangka rekonsiliasi itu, kata dia, PKB mengusulkan agar seluruh kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat bisa berbagi kekuasaan. Dia menjelaskan kursi pimpinan DPR dan MPR diusulkan agar didistribusikan habis untuk semua partai yang ada di DPR/MPR.
"Jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR itu 10, sama dengan jumlah partai yang ada di DPR/MPR yang juga 10. Jadi pas. Partai-partai yang menang maupun yang kalah Pilpres bisa dapat semua," kata Sekretaris Fraksi PKB itu.
Menurut anggota Komisi X DPR itu, format pembagian kursi itu bagus untuk mengawali rekonsiliasi politik paska Pilpres.
"Republik ini jelas tak bisa diurus satu dua kelompok saja. Republik ini milik kita semua," tegasnya. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR itu 10, sama dengan jumlah partai yang ada di DPR/MPR yang juga 10. Jadi pas. Partai-partai yang menang maupun yang kalah Pilpres bisa dapat semua," kata Sekretaris Fraksi PKB itu.
