Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sohibul Iman, berharap pembacaan putusan sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi berlangsung aman.
"Kita harus hormati. Ini putusan final dan binding (mengikat)," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2014.
Ketua Dewan Perwakilan Pusat Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan partainya akan tetap setiap mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Kita kan sudah berkomitmen. Kami di situ (Koalisi Merah Putih) konsisten, dan Insya Allah, tidak akan pindah," tegas dia.
Meski demikian, Sohibul mengaku Koalisi Merah Putih tidak bisa melarang jika ada partai yang ingin loncat mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, antara perjanjian politik dengan perjanjian hukum itu berbeda.
"Kalau perjanjian politik itu berdasarkan etika dan moral. Silakan publik menilai," ujarnya.
Sebelumnya Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, menyatakan akan ada satu hingga dua partai yang akan bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla paska pengumuman Mahkamah Konstitusi pada 21 Agustus 2014.
"Tanggal 21 Agustus, katakanlah keputusannya memberikan dan menguatkan Pak Jokowi dan JK, saya yakin 1-2 partai akan bergabung dengan Pak Jokowi-JK," katanya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu mengakui sudah ada pembicaraan dengan calon mitra koalisi baru itu. Namun, dia enggan mengungkapkan partai apa saja yang sudah melakukan pendekatan intensif dengan Jokowi.
Sebut nama
Bahkan, Jokowi blak-blakan menyebut nama dua partai itu. "Nih saya ngomong apa adanya. Kemungkinan PAN dan Demokrat akan merapat. Itu kemungkinan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa 19 Agustus 2014.
Jokowi berharap bergabungnya dua partai menjadikan semua program-programnya yang dituangkan dalam visi misi pada saat kampanye bisa terakomodir seluruhnya.
Dengan bertambahnya dukungan dari partai-partai di parlemen, maka tidak terlalu banyak yang menolak semua program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
"Kalau banyak yang mendukung, tentu saja program yang ada bisa terakomodir di situ. Tapi kan ini masih dalam proses pembahasan," jelasnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meski demikian, Sohibul mengaku Koalisi Merah Putih tidak bisa melarang jika ada partai yang ingin loncat mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, antara perjanjian politik dengan perjanjian hukum itu berbeda.
