DPR Harus Segera Ratifikasi UU Aset Recovery

Konferensi Pers Stronger Ethics and Integrity GOPAC
Sumber :

VIVAnews – Sejak tahun 2012 praktik korupsi khususnya yang melibatkan oknum Anggota Dewan semakin menurun. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat konferensi pers di Gedung Nusantara III, Rabu 20 Agustus 2014.

“Praktik korupsi biasanya melibatkan anggota parlemen, pengusaha dan pemerintah saat ini sudah menurun sejak MK memutuskan Banggar tidak membahas kewenangan hingga satuan tiga, ujar Pramono.

Pramono berharap dalam pemerintahan mendatang ada salah satu UU yang saat ini belum diratifikasi yaitu UU Tentang Aset Recovery. Pasalnya, melalui UU tersebut diharapkan siapapun koruptor yang menaruh uangnya di luar negeri dapat ditarik kembali ke Indonesia.

"Kita optimistis aset recovery ini dapat kita undangkan, karena ini sudah menjadi harapan dan dorongan bersama sejak tahun 2008, tapi ternyata pemerintah secara resmi belum memasukan draft undang-undang yang berkaitan dengan aset recovery,” paparnya.

Menurutnya, apabila DPR segera meratifikasi Undang-undang Aset Recovery maka tidak ada lagi yang perlu diratifikasi mengenai pemberantasan korupsi. "Saya sangat menginginkan, DPR segera meratifikasi aturan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) terkait aset recovery, jika sudah diratifikasi maka kita telah memiliki semua instrumen dalam memberantas korupsi,"jelasnya.

Di Indonesia sendiri,  telah melangkah cukup jauh bahkan sudah hampir semua di ratifikasi oleh Indonesia. Dimana Indonesia sudah memiliki Tipikor, KPK, UU Money Laundry, dan sudah melakukan perbaikan terhadap Undang-undang Keuangan Negara, ujarnya.

Melalui Global Organization of Parlimanetarians Agains Corruption (GOPAC) Indonesia akan memanfaatkan momentum penyelenggaraan lokakarya (workshop) yang digelar oleh South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) sebagai upaya mendapatkan pemahaman dan pengalaman komprehensif dari rekan-rekan anggota parlemen di Asia Tenggara dalam memperkuat etika dan integritas mereka sebagai wakil rakyat.

Menurut Pramono, melalui workshop ini akan dibangun gerakan parlemen untuk zero corruption. Pertemuan SEAPAC di Medan memiliki gaung luar biasa di dunia internasional, bahkan saat memberikan sambutan atas nama GOPAC banyak disitir dan menjadi referensi oleh kalangan penggerak anti korupsi,"ujar Pramono Anung.

Workshop akan berlangsung selama dua hari dan melibatkan berbagai negara yang tergabung dalam GOPAC serta yang telah meratifikasi UNCAC. "Tema yang diambil yaitu mengenai isu etika dan integritas dimana kita harapkan dapat mendorong gerakan anti korupsi di Indonesia,”ujarnya.

Jokowi Imbau Warga Mudik Lebih Awal, Jumlahnya Naik 56 Persen

GOPAC merupakan embrio untuk mengencarkan gerakan anti korupsi di Indonesia. Kita harus membangun gerakan internal parlemen salah satunya dengan gerakan anti korupsi,"paparnya.

SEAPAC rencananya akan mengundang beberapa narasumber untuk berbicara dalam workshop tersebut, diantaranya adalah, Brig Gen.Sk.Abu Bakr (GOPAC Parliamentary Ethics and Conduct Global Task Force (GTF-PEC), Mr. Osei Kyei Mensah Bonsu dari GOPAC Boards of Directors, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan Transparency International (TI), National Democratic Institute (NDI) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Dan peserta negara anggota parlemen yang hadir adalah peserta dari Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Timor Leste dan Brunei Darussalam.

Momen Ketua MK Semprot Kuasa Hukum KPU yang Puji-puji Hasyim Asy'ari

“Terkait dengan pemberantasan korupsi ini Indonesia dapat mencontoh Hongkong,” tegas Anggota DPR Sumarjati Arjoso dari Fraksi Gerindra.
Hal tersebut ujarnya, karena di Hongkong mulai dari perencanaan sudah ada preaudit sementara Indonesia justru setelah proyek baru ditemukan adanya penyelewengan,"ujarnya.

Sumarjati menjelaskan, melalui audit sejak awal (pre audit) mulai dari perencanaan maka akan dapat mencegah penyelewengan anggaran. "Jadi uang yang digelontorkan tidak dikorup bahkan bisa dicegah sedini mungkin,"jelasnya.

Kubu Ganjar-Mahfud Tidak Terima Gugatannya ke MK Disebut Salah Sasaran oleh KPU

Diharapkan acara workshop ini dapat memberikan pengayaan bagi para anggota GOPAC dan SEAPAC yang hadir. Rencananya yang akan menjadi pembicara diantaranya Siswono Yudho Husodo, Juru bicara KPK, peserta GOPAC, dan SEAPAC, serta ICW. (rien)

Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten didukung DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar acara buka bersama di Park Serpong pada Rabu, 27 Maret 2024

Park Serpong Jadi Lokasi Bukber Dispar Banten, Intip Potensi Bisnis dan Kontribusinya ke Daerah

Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten didukung DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar acara buka bersama di Park Serpong.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024