- Antara/ M Agung Rajasa
VIVAnews – Belum ada keseriusan dari pemerintah di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 pada sektor pertanian. Sebab, masalah pergantian (transisi) pemerintahan menjadi salah satu kendala di sektor tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagio di Gedung DPR, Rabu 20 Agustus 2014.
“Ini terlihat belum ada keseriusan pemerintah di dalam RAPBN 2015, karena memang masih masa transisi Presiden jadi belum terlihat detail dan fokus untuk dijadikan guidance bagi pemerintahan mendatang,"ujarnya.
Firman mengharapkan, pemerintahan selanjutnya harus fokus kepada sektor pertanian. Karena selama ini, pertanian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun disebabkan beberapa persoalan, di antaranya kualitas di daerah, infrastruktur (irigasi) rusak dan nyaris tidak lagi berfungsi dengan baik, dan menyebabkan aliran air tersendat.
"Petani kita sudah tidak lagi tertarik untuk menjadi petani, karena biaya produksi semakin mahal. Sedangkan hasil dari pertanian, tidak ekonomis dan barang impor semakin banyak. Selain itu, efisiensi masih kalah dengan petani asing, ujarnya.
Firman mengatakan, ketahanan pangan Indonesia saat ini bertumpu pada enam propinsi diantaranya Propinsi Jawa Tengah, NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, serta Sulawesi Selatan.
"Posisi di enam provinsi tersebut sangat mengkhawatirkan, apalagi unsur pendukungnya seperti lahan maupun pupuk organik semakin menurun akibat banyaknya pupuk anorganik," tegasnya.
Menurutnya, yang paling mendasar saat ini di Pulau Jawa adalah lahan pertanian banyak yang beralih fungsi, bahkan mencapai 100-200 ribu hektare per tahun. "Kita juga memiliki UU Lahan Pertanian Berkelanjutan, namun faktanya belum banyak dijalankan amanah UU itu. Ini juga menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan," paparnya.
Disinggung mengenai siapa yang cocok menjadi Menteri Pertanian di pemerintahan mendatang, menurutnya, harus diambil dari orang profesional, jangan dari partai politik karena menyangkut nasib hidup orang banyak.
"Karena kalau dari partai politik akan terjadi tarik menarik kepentingan seperti marak terjadinya kasus misalnya daging, benih, dan praktek penyimpangan barang dan jasa. Jadi, Presiden terpilih harus berani untuk melakukan itu," tegasnya.
Sementara itu, terkait adanya usulan mengenai pembentukan Kementerian Pangan, dia mendukung pembentukan Kementerian Pangan. "Jadi, menteri tersebut akan bekerja mulai dari perencanaan, hingga outputnya seperti produk pertanian," katanya.
Firman juga mengatakan, anggaran pertanian selama ini masih jauh dari yang diharapkan. "Kita harus punya peta, lahan, target dan kebutuhan yang jelas. Misalnya, perencanaan juga harus matang tidak parsial seperti sekarang ini. Selain itu, sektor swasta harus dilibatkan dalam sektor pertanian," ungkapnya.
3 Jenderal Termuda di TNI Angkatan Darat, Ada yang Jadi Perisai Hidup Presiden Jokowi
Menjadi seorang jenderal adalah keinginan utama bagi setiap anggota TNI yang ingin mencapai puncak karier mereka. Nah, ada beberapa jenderal termuda di TNI AD.
