Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
– Komisi Pemilihan Umum membahas dua hal penting dalam Rapat Koordinasi Asistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dihadiri KPU Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di Jakarta, Jumat malam 1 Agustus 2014. Rapat ini terkait gugatan Prabowo ke Mahkamah Konstitusi.
Dua hal penting yang dibicarakan KPU itu adalah fakta dan argumentasi untuk menghadapi gugatan kecurangan pemungutan suara. Prabowo menilai telah terjadi kecurangan penyelenggaran pemungutan suara Pilpres di 210 ribu tempat pemungutan suara (TPS) di berbagai wilayah di Indonesia yang meliputi 50 juta pemilih yang tercatat dalam daftar pemililh tetap (DPT).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Berhasil Gagalkan Penyelundupan Sabu, 2 Prajurit Pulanggeni Kopasgat TNI AU Dapat Penghargaan
Dua hal penting yang dibicarakan KPU itu adalah fakta dan argumentasi untuk menghadapi gugatan kecurangan pemungutan suara. Prabowo menilai telah terjadi kecurangan penyelenggaran pemungutan suara Pilpres di 210 ribu tempat pemungutan suara (TPS) di berbagai wilayah di Indonesia yang meliputi 50 juta pemilih yang tercatat dalam daftar pemililh tetap (DPT).
“Fakta bisa berbeda dan kita harus punya saksi dan fakta untuk melawan data (kubu Prabowo). Lalu argumentasi harus kuat dan dipersiapkan sehingga dapat memberikan masukan kuat bagi para pimpinan dalam membela KPU di MK,” kata kuasa hukum KPU Adnan Buyung Nasution.
Tim kuasa hukum KPU juga sudah menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi sidang perdana sengketa Pilpres di MK, Rabu 6 Agustus 2014. Namun Adnan enggan membeberkan siapa saja saksi ahli itu.
Ia hanya mengatakan, para saksi ahli itu telah berpengalaman serta paham teknis dan teori dalam menghadapi suatu gugatan. “Mereka umumya para ahli hukum yg berkecimpung atau ahli dalam bidang tata negara, tata usaha, atau administrasi negara,” ujar Adnan.
Dalam gugatannya ke MK, Prabowo-Hatta mengklaim memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan suara 50,25 persen atau 67.139.153. Sementara pasangan Jokowi-JK, menurut kubu Prabowo, hanya memperoleh 49,74 persen atau 66.435.124 suara. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Fakta bisa berbeda dan kita harus punya saksi dan fakta untuk melawan data (kubu Prabowo). Lalu argumentasi harus kuat dan dipersiapkan sehingga dapat memberikan masukan kuat bagi para pimpinan dalam membela KPU di MK,” kata kuasa hukum KPU Adnan Buyung Nasution.
