- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Presiden Terpilih, Joko Widodo, memastikan dalam penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, tidak akan ada pos kementerian yang identik dengan partai. Karena menurutnya penyusunan seperti itu merupakan cara-cara lama yang harus segera ditinggalkan.
"Hal seperti itu harus segera ditinggalkan. Ini saatnya yang profesional itu, kok masih mikir seperti itu," kata Jokowi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam, 24 Juli 2014.
Disampaikan Jokowi, kabinet pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla nantinya akan terdiri dari 70 persen profesional dan 30 persen dari partai. Tapi menurutnya, saat ini yang paling utama adalah pembentukan tim transisi yang akan menggodok siapa saja yang akan menduduki kursi menteri di kabinet Jokowi - Jusuf Kalla.
"Baru kemarin ditetapkan, kamu sudah tanya detail, gimana saya jawabnya. Kalau tim transisi sudah siap. Kita baru bicara persiapan. Pokoknya ada profesinal, akademisi dan politisi," ucap dia.
Jokowi menambahkan, tim transisi yang akan dibentuknya itu bertugas untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan negara Indonesia yang sedang genting dan harus segera diselesaikan. Kemudian mengidentifikasi masalah-masalah lain yang juga mendesak untuk diperbaiki.
"Nah, kalau ketahuan seperti itu, kemudian baru menaruh orangnya di mana. Nanti setelah Lebaran saja. Sekarang ini kita urusan mudik dan Lebaran saja dulu," pungkas Jokowi.
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
Berita tentang nasib dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi yang terpopuler.
