Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, menyatakan kabar Demokrat akan berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bukanlah sikap resmi partai. Majelis Tinggi Partai Demokrat menurutnya belum memutuskan arah koalisi.
"Marzuki (Marzuki Alie) saya rasa menyampaikan pandangan pribadinya. Saya belum dengar ada rapat di Majelis Tinggi yang menyatakan hal tersebut," ujar Hayono di Gedung DPR, Kamis 24 Juli 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Marzuki (Marzuki Alie) saya rasa menyampaikan pandangan pribadinya. Saya belum dengar ada rapat di Majelis Tinggi yang menyatakan hal tersebut," ujar Hayono di Gedung DPR, Kamis 24 Juli 2014.
Hayono menilai Indonesia memerlukan kestabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, Demokrat akan mengkaji posisi mana yang lebih efektif untuk membangun proses demokrasi yang bermanfaat bagi rakyat.
"Jadi kita akan lihat mana yang lebih efektif. Apa di koalisi Jokowi-JK atau di oposisi. Kita tunggu saja keputusan rapat Partai Demokrat. Partai Demokrat belum memutuskan posisinya akan berada di pemerintahan atau tidak," ungkapnya.
Secara pribadi, anggota Komisi I DPR itu berharap program atau penyelenggaraan pemerintahan Jokowi-Kalla tidak diganggu oleh kepentingan-kepentingan yang tidak jelas di parlemen.
"Harus kita dukung. Dukungan bisa dimana saja. Apakah di oposisi, oposisi bisa memberikan dukungan kritis ke presiden. Tidak ada di benak Partai Demokrat ingin menjatuhkan presiden pilihan rakyat," jelasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat Marzuki Alie menyatakan pilihan berada di luar pemerintahan itu karena Demokrat hendak berbenah diri.
"Kami kader sangat taat asas. Hasil rapimnas sebelum pilpres menyatakan Partai Demokrat netral karena kami ingin berbenah. Partai Demokrat memahami dan merasakan dampak daripada kader-kader yang terjerat kasus hukum sehingga kepercayaan publik turun," ujar Marzuki di Jakarta, Rabu 23 Juli 2014. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hayono menilai Indonesia memerlukan kestabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, Demokrat akan mengkaji posisi mana yang lebih efektif untuk membangun proses demokrasi yang bermanfaat bagi rakyat.
