Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak memasukkan sejumlah politikus atau birokrat bermasalah di dalam kabinet pemerintahannya nanti.
"Hindari pemilihan atau pengangkatan di kabinet Jokowi dan JK itu dari politisi busuk, birokrat bermasalah dan bisnis yang gelap," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di kantornya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Hindari pemilihan atau pengangkatan di kabinet Jokowi dan JK itu dari politisi busuk, birokrat bermasalah dan bisnis yang gelap," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di kantornya.
Menurut Busyro, saat ini negara berada dalam situasi yang sangat bermasalah. Baik lembaga negara, pemerintahan dan rakyatnya mengalami demoralisasi akibat adanya politik uang. Pemerintahan yang akan datang dinilai masuk ke dalam tahapan yang sangat kritis.
Pemerintahan nanti diharapkan akan melakukan kualifikasi dan menetapkan kriteria dalam menenentukan pejabat dalam kabinetnya.
"Sebaliknya pilih yang sudah punya
track record
teruji dan punya agenda kebijakan yang pro rakyat," kata Busyro.
Dia juga berpesan kepada pemerintah baru supaya mempunyai komitmen dalam menata dan menetapkan politik legislasi. Hal tersebut karena menurut Busyro, sebagian besar korupsi dilakukan secara sistematis melalui legislasi.
"Kebanyakan korupsi yang ditangani KPK itu
corruption by design
, yang mendasarkan pada kewenangan Undang-Undang. Di antaranya UU MD3 sebelum yang di
judicial review
MK, lalu seperti satuan tiga, pasal-pasal kewenangan ijon, pemekaran daerah yang tidak didasarkan studi antropologi, sosial budaya yang libatkan masyarakat sipil," papar Busyro.
Atas dasar hal tersebut, Busyro berharap agar langkah pertama Jokowi sebagai Presiden terpilih adalah melakukan kajian ulang politik legislasi pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Busyro, saat ini negara berada dalam situasi yang sangat bermasalah. Baik lembaga negara, pemerintahan dan rakyatnya mengalami demoralisasi akibat adanya politik uang. Pemerintahan yang akan datang dinilai masuk ke dalam tahapan yang sangat kritis.
