Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla mempersilakan Koalisi Merah Putih berwacana membentuk panitia khusus Pemilu Presiden 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan Pansus digulirkan karena Koalisi Merah Putih pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa merasa sanggahannya tidak diakomodasi oleh Komisi Pemilihan Umum.
"Semua orang bebas berpendapat termasuk Pak Agun Gunandjar (Ketua Komisi II DPR) yang mewacanakan pembentukan Pansus Pilpres. Itu merupakan hak politiknya jadi nggak ada masalah," ujar Ketua DPP Hanura, Saleh Husein, Rabu 23 Juli 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Semua orang bebas berpendapat termasuk Pak Agun Gunandjar (Ketua Komisi II DPR) yang mewacanakan pembentukan Pansus Pilpres. Itu merupakan hak politiknya jadi nggak ada masalah," ujar Ketua DPP Hanura, Saleh Husein, Rabu 23 Juli 2014.
Saleh mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus itu. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden.
"Perlu diketahui untuk membentuk Pansus perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling utama adalah apa urgensinya," jelasnya.
Sekretaris Fraksi Hanura itu mengatakan fraksinya belum menentukan sikap terkait wacana pembentukan Pansus itu. Koalisi Indonesia Hebat menurutnya masih akan melihat perkembangan ke depan.
"Kami dapat memahami terhadap wacana dari Pak Agun tersebut. jadi kita lihatlah perkembangan ke depan nanti, toh sekarang DPR masih dalam masa reses." ujarnya.
Sebelumnya, Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, menyatakan pembentukan Pansus akan mulai digulirkan pada 15 Agustus ketika DPR mulai memasuki masa sidang. Tantowi menjelaskan masa bakti DPR periode 2009-2014 baru akan berakhir pada 1 Oktober 2014.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyerahkan sepenuhnya rencana pembentukan panitia khusus Pemilu presiden 2014 kepada fraksi-fraksi di DPR. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Saleh mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus itu. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden.
