Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Usai pemungutan suara pada Rabu, 9 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Saat ini, proses rekapitulasi akan memasuki tingkat PPK atau kecamatan.
Mantan Ketu KPU, Abdul Hafiz Anshari mengatakan daerah yang rawan dalam rekapitulasi adalah desa/kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, di tingkat kabupaten justru relatif sudah terkontrol dan agak sulit terjadi kecurangan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Nonton Langsung di Qatar, Fitri Carlina Menangis Saat Timnas Indonesia Menang Lawan Korea Selatan
Mantan Ketu KPU, Abdul Hafiz Anshari mengatakan daerah yang rawan dalam rekapitulasi adalah desa/kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, di tingkat kabupaten justru relatif sudah terkontrol dan agak sulit terjadi kecurangan.
Baca Juga :
Beredar Video WN Polandia Kehilangan Isi Kopernya, Pihak Bandara Ngurah Rai Bali Beri Penjelasan
"Yang agak rawan itu justru di dua level ini," kata Hafiz, di Jakarta, Minggu 13 Juli 2014.
Hafiz mengemukakan sering terjadi jumlah saksi yang hadir tidak maksimal. Tidak hanya dari jumlah orangnya, tetapi juga kemampuan pengetahuan dan keberaniannya untuk meluruskan kekeliruan.
Misalnya, dia pernah mendengar cerita rekapitulasi belum selesai sampai pukul 6 sore. Ketua PPS atau PPK meminta supaya istirahat sementara, lalu habis maghrib dilanjutkan. Namun saksi tidak bisa ikut karena mereka dibayar hanya sampai pukul 6 sore.
"Itu salah satu contohnya bagaimana saksi yang tidak efektif itu sangat memengaruhi proses rekap ini," ujarnya.
Hafiz melanjutkan, kemungkinan adanya oknum yang bermain juga cukup besar. Apalagi berita acara rekapitulasi bentuknya dalam angka tidak disertai huruf. Oleh karena itu, potensi untuk berubah itu sangat terbuka.
"Padahal sejak jaman saya sebetulnya sudah meminta kepada parpol punya saksi yang betul-betul mumpuni, tidak hanya sekadar hadir kemudian dia menyaksikan, tetapi juga dia punya keberanian dan pengetahuan di bidangnya," jelasnya.
Bahkan, Hafiz mengaku pernah mengusulkan di DPR bahwa saksi itu dibayar pemerintah. Namun pada akhirnya tidak berjalan dan saksi tetap ditunjuk oleh peserta pemilu.
"Supaya efektif jadi saksi itu kalau tidak efektif kemungkinan-kemungkinan (kecurangan) sangat besar," imbuhnya.
Atas dasar itu, Hafiz meminta semua pihak mengawal proses tersebut. Sebab, di tingkat nasional, provinsi bisa dipastikan aman karena sudah terbuka.
"Memang yang paling rawan itu sekarang ini rekap di tingkat PPS, PPK. Kabupaten mungkin nggak, kecil sekali sekitar 5-10% kalau ada. Tapi menurut saya tidak ada," tegas dia. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Yang agak rawan itu justru di dua level ini," kata Hafiz, di Jakarta, Minggu 13 Juli 2014.
