Sumber :
- Solihin/VIVAnews
VIVAnews -
Bina Nusantara membantah mahasiswanya memberikan dukungan terhadap salah satu calon presiden. Penelusuran yang dilakukan universitas, tidak terdapat data nama-nama mahasiswa yang menyatakan dukungan itu. Peristiwa pun terjadi di luar kampus.
"Juga tidak ada 'humas' fakultas, yang ada humas institusi atau lembaga. Terkait hal ini, tidak ada kegiatan apapun yang berbau politik mengatasnamakan humas Binus," kata Humas Bina Nusantara Haris Suhendra kepada VIVAnews , Senin 30 Juni 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Juga tidak ada 'humas' fakultas, yang ada humas institusi atau lembaga. Terkait hal ini, tidak ada kegiatan apapun yang berbau politik mengatasnamakan humas Binus," kata Humas Bina Nusantara Haris Suhendra kepada VIVAnews , Senin 30 Juni 2014.
Kalau pun alumni, kata Hendra, sebaiknya deklarasi menyebutkan atas nama alumni. Soal dukungan dengan atas nama Binus, ujar dia, sangat mengganggu karena sebagai lembaga pendidikan, Binus tidak boleh digiring ke dunia politik sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. "Jika ada yang mengatasnamakan lembaga, maka itu hanya orang–orang yang tidak bertanggung jawab," kata Hendra.
Sebagai warga negara yang baik, kata Hendra, pihaknya mengajak segenap individu yang memiliki hak pilih untuk ikut memilih pada 9 Juli 2014 mendatang. "Namun untuk pilihan diserahkan ke masing-masing individu," kata dia.
Sebelumnya, Sabtu 28 Juni 2014, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri dari Fakultas Ekonomi Binus International, dan diketuai Humas Fakultas Ekonomi Binus Alwi Idrous, menyatakan dukungan untuk pasangan calon nomor satu, Prabowo-Hatta, di Cafe Sumo, Kemanggisan, Jakarta. Deklarasi dilakukan dengan menggelar diskusi bersama Tim Kampanye Nasional capres.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kalau pun alumni, kata Hendra, sebaiknya deklarasi menyebutkan atas nama alumni. Soal dukungan dengan atas nama Binus, ujar dia, sangat mengganggu karena sebagai lembaga pendidikan, Binus tidak boleh digiring ke dunia politik sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. "Jika ada yang mengatasnamakan lembaga, maka itu hanya orang–orang yang tidak bertanggung jawab," kata Hendra.
