- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Mantan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, Letnan Jenderal TNI (Purn) Johanes Suryo Prabowo, kembali buka suara mengenai tudingan terhadap Prabowo Subianto, yang disampaikan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Menurut dia, sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beberapa waktu silam, Wiranto justru harus tanggungjawab atas pelanggaran HAM, bukan Prabowo Subianto.
Johanes merasa aneh atas surat yang beredar tersebut, mengapa dokumen yang seharusnya dirahasiakan bisa keluar pada momen pemilu. Meski pernah menduduki posisi penting di TNI, dia justru baru tahu mengenai dokumen itu setelah beredar di media online.
"Agak unik, di atasnya ada tulisan rahasia. Tetapi yang unik lagi surat ini bisa keluar saat pemilihan presiden. DKP itu untuk perwira menengah, DKP dibuat dari keputusan presiden. Dari sini saja sudah aneh," kata Johanes dalam acara diskusi "Eksiminasi Publik Terhadap Keputusan DKP" di Jakarta, Senin 23 Juni 2014.
Johanes juga meyakini kalau Prabowo sama sekali tidak melanggar HAM seperti yang dituduhkan selama ini. Dia justru mengatakan Wiranto yang dicari oleh pihak hukum luar negeri. Wiranto, menurut dia, terbukti melanggar HAM di Indonesia.
"Prabowo tidak melanggar HAM, karena di situ hanya ada tugas penangkapan 13 aktivis tapi sekarang sudah dilepaskan. Bahkan di DKP tidak ada terkait dengan kerusuhan Mei. Namun di situ dituduhkan (dokumen DKP beredar). Wiranto yang selama ini dicari," kata Johanes.
Minta Publik Menilai
Berkaitan dengan permasalahan ini, Johanes meminta kepada masyarakat untuk tidak begitu saja percaya dengan dokumen DKP yang dibocorkan Wiranto. Beredarnya dokumen itu dinilai telah memfitnah Prabowo Subianto.
"Nalar pake hati, logikanya kalau memang melanggar HAM kenapa Prabowo boleh keluar negeri, harusnya tidak. Kemudian Kenapa setelah Prabowo keluar negeri Kerusuhan tetap terjadi, contohnya kerusuhan di Biak. Ini salah siapa," kata Johanes.
Kemudian Johanes tetap menegaskan bahwa dokumen DKP yang bocor itu tersebut tidak benar dan terlihat aneh. Menurutnya, alasan-alasan yang di DKP itu tidak benar.
"Sangat ironis kalau bintang tiga diberhentikan secara tidak hormat. TNI ini organisasi yang paling kompak, audiens sendiri bisa menilai, suatu fenomena menarik, entah yang malu TNI atau siapa, atau sekelompok orang yang berkonspirasi," ujarnya.
Dalam sidang yang dihadirkan 12 anggota tim mawar, juga sudah dipastikan tidak ada kaitan Prabowo dalam pelanggaran HAM seperti dituduhkan Wiranto.
"Dalam surat yang diberikan Presiden Habibie juga dituliskan tidak ada kaitan kepada Prabowo. Dalam sidang juga ada video, Wiranto juga tahu. Ini konspirasi politik," katanya. (ren)
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
