Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Tim sukses Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn) Johanes Suryo Prabowo meminta masyarakat jangan mempercayai penjelasan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto soal Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang disiarkan langsung oleh sebuah stasiun TV swasta, Kamis,19 Juni 2014.
"Jangan percaya Wiranto karena dia oportunis dan kutu loncat. Habis numpang hidup di zaman Soeharto, dia loncat ke Habibie. Ketika Gus Dur jadi Presiden, dia dipecat karena Gus Dur paham, Wiranto adalah pelanggar HAM sebenarnya," ujar Suryo dalam keterangan persnya menanggapi penjelasan Wiranto soal DKP yang disiarkan langsung oleh stasiun TV swasta.
Dalam keterangannya, Wiranto menyatakan DKP dibentuk agar terhindar dari penilaian pribadi terhadap pelanggaran yang dilakukan perwira TNI. Terkait hal itu, Suryo meminta Wiranto jangan banyak berkelit lagi.
Baca Juga :
Mazda Hadirkan 2 Mobil Keren di Auto China 2024
"DKP itu produk politik Wiranto pribadi untuk membunuh karakter Prabowo. Dia menunggangi DKP untuk mematikan karir Prabowo yang saat itu lebih dicintai oleh prajurit," ujarnya.
Bahkan Suryo menjelaskan, DKP yang dibentuk Wiranto secara hukum cacat. Sebab, pembentukan DKP oleh Wiranto cacat hukum karena bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer.
"Dalam ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2) disebutkan, pembentukan DKP untuk memeriksa perwira yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan peradilan militer. Pertanyaannya, kapan dan dimana Prabowo diadili melalui Peradilan Militer?" ujar dia.
Prabowo sengaja tidak diajukan ke Mahkamah Militer untuk menutupi keterlibatan petinggi ABRI atasan Prabowo saat itu. Suryo menilai, peradilan terhadap Prabowo sengaja diulur-ulur. Padahal desakan untuk menggelar Mahmil sangat kuat.
"Tapi keputusan tetap ada di tangan Wiranto. Kalau dia mengulur-ulur, ini menandakan ada permainan politik untuk tujuan tertentu," tandasnya.
Selain itu menurut Suryo, sudah ada penjelasan tertulis dari Presiden SBY yang saat itu juga sebagai anggota DKP yang menyatakan Prabowo diberhentikan secara hormat. "Kalau tidak percaya pada Presiden itu artinya tidak percaya pada NKRI. Ini bahaya, Jenderal purnawirawan tidak percaya pada NKRI," ujarnya.
Suryo menduga, Wiranto terpaksa menampaikan pernyataan tersebut untuk mengambil hati Megawati agar dilihat berperan. "Ini semacam investasi politik Wiranto pada Megawati. Semua Jenderal di sekitar Mega sudah tampil, nah sekarang giliran Wiranto. Sehingga lengkap sudah, Luhut Panjaitan, Agum Gumelar, Hendropriyono, Fahrul Rozi, Samsul Jalal dan Wiranto berkonspirasi untuk menunjukan kesetiaannya kepada Megawati dengan cara memfitnah dan menzolimi Prabowo," kata mantan Kasum TNI itu. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bahkan Suryo menjelaskan, DKP yang dibentuk Wiranto secara hukum cacat. Sebab, pembentukan DKP oleh Wiranto cacat hukum karena bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer.
