- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Lebih dari dua ratus purnawirawan perwira tinggi dan jenderal TNI/Polri berkumpul dengan Prabowo Subianto di Bogor, Jawa Barat, hari ini, Rabu 21 Mei 2014. Mereka menyatakan dukungannya terhadap Prabowo yang maju sebagai calon presiden.
Ketua Panitia pertemuan tersebut Letjen Cornelius Simbolon mengatakan, acara ini digelar untuk membangun kebersamaan antara purnawirawan dari TNI/Polri sekaligus menyambut pesta demokrasi. Dia tidak membantah bila purnawirawan akan memberikan dukungannya pada pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
"Saya yakin kita punya kebersamaan bersama, kita bangga ada purnawirawan kita sebagai Capres. Sejak diangkat sebagai prajurit, ada sumpah yang harus kita bawa sampai mati," kata Cornelius.
Salah satu yang mendukung Prabowo adalah mantan Menteri Penerangan RI, Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah. Dia mengaku sangat mengenal sosok Prabowo karena kerap menghabiskan waktu di medan tempur.
"Saya tiga kali berada di daerah operasi bersama beliau. Saya tahu perkembangan beliau bagaimana semangat, disiplin dan dedikasinya," katanya.
Yunus yang mengaku sangat mengenal Prabowo mengatakan tidak percaya dengan isu penculikan yang selalu dikaitkan dengan capres dari Partai Gerindra itu. Yunus tahu bagaimana Prabowo saat mengalami kelaparan dan sama-sama menghadapi suasana mencekam dalam bahaya.
"Orang lain banyak cerita miring tentang dia. Tapi saya tahu dia orangnya smart dan cepat ambil keputusan, kalau dia tidak cepat ambil keputusan anak buahnya jadi korban," tegasnya.
Prabowo mengatakan, menjadi TNI mengajarkan dia bagaimana berbakti para ibu pertiwi. Cinta tanah air ini tidak akan berhenti walaupun dia tidak lagi menjadi anggota TNI.
"Kita semua didoktrin sejak remaja. Saya masuk Akabri sejak umur 18 tahun. Sumpah itu terus kita pegang untuk berbakti meski sudah tidak menjadi prajurit TNI," tegasnya. (umi)
Ekonomi Global Semakin Seram, Erick Thohir Ungkap Sudah Mulai Terjadi Perang Tarif
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir minta introspeksi dari BUMN dan pelaku ekonomi di dunia harus kembali dilakukan.
