Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, hingga saat ini belum juga mengumumkan visi dan misinya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa dia terlalu bergantung pada partai.
Menurut komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, Jokowi harusnya sampaikan program dan visi misi ke depan. Jangan sampai disetir oleh partai dan Megawati.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, Jokowi harusnya sampaikan program dan visi misi ke depan. Jangan sampai disetir oleh partai dan Megawati.
"PDIP atau partai hanya bisa membantu, bukan ikut-ikutan bikin rumusan. Jokowi itu harusnya menjadi penentu rumusan pembangunan ke depan, kalau terpilih dia presiden Indonesia, bukan PDIP," kata Ermus, Sabtu 26 April 2014.
Dia menambahkan, sebenarnya saat ini sudah terlambat bagi mantan Wali Kota Solo tersebut menyampaikan visi misi kepada masyarakat. Seharusnya, dia merilis visi misi sewaktu pengumuman pengusungan namanya dan pemilu legislatif kemarin.
Sebelumnya, pakar komunikasi politik asal Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan perdebatan calon presiden dari partai politik manapun seharusnya sudah masuk dalam tataran konten dan visi-misi bukan lagi pola komunikasi politik.
"Gaya komunikasi ala Jokowi yang menyambangi rakyat, jabat tangan kemudian foto-foto bukan lagi saatnya, tapi penyampaian visi-misi," kata dia.
Menurutnya, capres yang memang sudah ditetapkan oleh partai sebaiknya menyampaikan visi dan misi dalam setiap kesempatan agar rakyat mengetahui apa yang dilakukannya saat terpilih.
Hal itu sudah dilakukan capres Aburizal Bakrie (ARB). Sejak mendeklarasikan diri sebagai capres, ia terus menyampaikan menyiapkan visi, misi, dan program jangka panjang pembangunan nasional hingga tahun 2045. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"PDIP atau partai hanya bisa membantu, bukan ikut-ikutan bikin rumusan. Jokowi itu harusnya menjadi penentu rumusan pembangunan ke depan, kalau terpilih dia presiden Indonesia, bukan PDIP," kata Ermus, Sabtu 26 April 2014.
