- ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan
VIVAnews - Sejumlah massa pendukung Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menuntut pembubaran Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Mereka menilai forum tersebut tidak sah karena yang hadir sudah bukan pengurus lagi.
"Kader PPP yang sudah dipecat atau dinonaktifkan tidak sepatutnya pimpin rapat," kata salah satu peserta aksi, Moestaqim Dahlan di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 19 April 2014.
Moestaqim menuding para peserta Rapimnas sebagai pihak yang hendak merusak partai. Oleh karena itu, dia mengultimatum agar segera bubar.
"Kenyataannya ada oknum-oknum yang coba memecah belah PPP. Kami minta mereka tidak mempolitisir PPP," ujar dia.
Moestaqim menegaskan setiap rapat penting partai harus dihadiri oleh Suryadharma Ali selaku ketua umum. Oleh karena Menteri Agama itu tidak di lokasi maka sudah selayaknya rapat dihentikan.
"Kalau tidak ada SDA rapat ini akan kami bubarkan. Rapat ini seharusnya dibubarkan. Ini kok sampai tengah malam apakah mau pemakzulan?" ucapnya.
Tidak Dibayar
Massa yang menyerbu kantor DPP PPP mengklaim tidak dibayar oleh siapapun. "Kami bukan massa bayaran. Mereka yang rapat di dalam itu yang bayaran. Makan uang haram," kata Moestaqim.
Tak hanya itu, Moestaqim juga membantah mereka adalah kumpulan preman. Mereka mengaku kader PPP dan beraksi murni untuk kebaikan partai. "Mereka yang di dalam itu maling. Gelar rapat tanpa ketua umum, ini ilegal," ujar dia.
Moestaqim mengancam akan membubarkan paksa Rapimnas. Kecuali, pihak kepolisian bersedia memenuhi tuntutan mereka. "Jangan salahkan kami jika tempat ini jadi tempat aksi kami," ucap dia.
Pantauan VIVAnews, terlihat ratusan personel kepolisian bersiaga di Kantor DPP PPP. Mereka yang berasal dari Polsek Metro Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat itu juga menyiapkan alat pembubar massa seperti pistol gas air mata.
Sampai saat ini, massa yang menolak pelengseran Ketua Umum Suryadharma Ali itu masih menggelar aksi di halaman kantor DPP. Mereka terus berorasi dan menuntut pembubran Rapimnas. Bahkan tak jarang melontarkaan tuduhan korupsi terhadap sejumlah pengurus teras PPP
Untuk diketahui, kondisi internal PPP tengah mengalami perpecahan. Hal itu dikarenakan manuver Suryadharma Ali yang secara sepihak berkoalisi dengan calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Perlawanan dari pengurus DPP terhadap Suryadharma bermunculan. Akibatnya, Suryadharma memecat mereka antara lain Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, dan Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rahmad Yasin. (umi)
