Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
VIVAnews
- Sebanyak 40 Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengancam akan menanggalkan jabatannya sebagai pengurus PAC PPP, jika Ketua Umum PPP Suryadharma Ali tidak mencabut surat pemecatan Rachmat Yasin, sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat.
Acil Wahyudin, Ketua PAC Caringin, menegaskan hal itu, saat dimintai pendapatnya, Sabtu 19 April 2014. Ia mengatakan, berdasarkan hasil Rapimcab PPP Kabupaten Bogor, pihaknya menolak (pemecatan) itu, dan akan melawan keputusan sepihak Ketua Umum PPP karena dinilai tidak melalui mekanisme yang berlaku di partai.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Sejarah Bakal Pecah, Besok Raja Aibon Kogila Serahkan Tongkat Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI
Acil Wahyudin, Ketua PAC Caringin, menegaskan hal itu, saat dimintai pendapatnya, Sabtu 19 April 2014. Ia mengatakan, berdasarkan hasil Rapimcab PPP Kabupaten Bogor, pihaknya menolak (pemecatan) itu, dan akan melawan keputusan sepihak Ketua Umum PPP karena dinilai tidak melalui mekanisme yang berlaku di partai.
Menurutnya, pemecatan Rachmat Yasin juga tidak berdasarkan alasan yang masuk logika, misalnya melanggar AD/ART partai. Padahal Rachmat dan 25 ketua DPW lainnya beberapa hari sebelum pemecatan hanya berniat meminta penjelasan dari Suryadharma terkait kehadirannya di acara kampanye Partai Gerindra beberapa waktu lalu.
Selain itu, Rachmat bersama para Ketua DPW PPP se-Indonesia hanya ingin seluruh pengurus dan kader PPP menjalankan amanat Musyawarah Kerja Nasional di Bandung beberapa waktu lalu. "Jadi, tidak ada tindakan Rachmat Yasin yang melanggar aturan atau AD/ART partai. Tentu saja, kami akan melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan Suryadharma Ali," kata Acil.
Untuk itu, tambahnya, seluruh ketua dan pengurus PAC se-Kabupaten Bogor akan melakukan perlawanan dengan aksi demo ke kantor DPP PPP di Jakarta guna menggugat keputusan itu, sekaligus meminta Suryadharma Ali untuk kembali pada aturan dan mekanisme partai serta menjalankan amanat Mukernas di Bandung.
Dalam kaitan itu, Acil menyerukan kepada seluruh kader dan pengurus PPP di wilayah Jabar untuk mewaspadai upaya pecah belah dari pihak luar dan tetap solid mendukung kepemimpinan Rachmat Yasin yang terbukti telah berhasil mendudukan sejumlah kader PPP menjadi kepala daerah seperti di Tasikmalaya, Cimahi, dan Kabupaten Bogor. "Kita harus menjaga kader terbaik PPP Jabar dari upaya penzaliman," ujar dia.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh, mengaku tidak dapat menghalangi niat kader PPP Bogor yang akan mendemo kantor DPP. "Itu hak politik kawan-kawan PAC. Dan, sikap mereka untuk melawan keputusan Ketua Umum DPP diambil dalam forum resmi, yakni Rapimcab. Jadi, saya wajib mendukung," ujarnya.
Ade dalam menilai, keputusan pemecatan Rachmat Yasin oleh Suryadharma mengacu pada pernyataan dari Sekjend DPP PPP Romahurmuzy dan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) yang menyatakan SK Pemecatan RY dan empat ketua DPW lainnya ilegal. "Kan, Pak Sekjend dan sekretaris MPP sudah tegas
statement-
nya bahwa pemecatan itu ilegal. Jadi, saya kira hal itu sudah jelas," tegasnya. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, pemecatan Rachmat Yasin juga tidak berdasarkan alasan yang masuk logika, misalnya melanggar AD/ART partai. Padahal Rachmat dan 25 ketua DPW lainnya beberapa hari sebelum pemecatan hanya berniat meminta penjelasan dari Suryadharma terkait kehadirannya di acara kampanye Partai Gerindra beberapa waktu lalu.
