- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Tidak adanya surat dalam bentuk braile dalam format surat suara dinilai tidak memihak kepada penyandang disabilitas, karena bagi penyandang disabilitas hal tersebut dipastikan sangat menyulitkan ketika pencoblosan.
Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Forum Tunanetra Menggugat yang merupakan wadah pergerakan dari IAWG (Ikatan Alumni Wyata Guna), Pertuni (Persantuan Tunanetra Indonesia), ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia), PORTI (Persatuan Olahraga Tunanetra Indonesia), Suhendar saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Selasa 25 Maret 2014.
Dirinya menilai hal ini menunjukan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pesta demokrasi ini tidak peka dan kurang peduli kepada para kaum disabilitas, terutama penyandang tunanetra.
"Pemilu 2014 adalah pemilu yang diskriminatif," ujarnya.
Selain itu, pihaknyapun menolak jasa pendampingan yang diberikan oleh KPU yang akan disimpan ditempat pencoblosan karena melanggar prinsip kemandirian dan kesetaraan kaum disabilitas.
Oleh karena itu gugatan secara hukum akan dilayangkan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu. "Kami menolak Pemilu baik dari pelaksanaan maupun hasilnya," kata Suhendar.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Yayat Hidayat mengakui format surat suara kurang berpihak kepada penyandang tunanetra. Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak mengingat format ini dibuat KPU pusat.
"Berbeda dengan surat suara yang dibuat KPU pusat, KPU Jabar sih pernah membuat surat suara dengan format braile pada ajang Pilgub Jabar 2013 lalu," bebernya.
Demi memudahkan para penyandang tunanetra, pihaknya akan menyediakan pendamping yang ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Para pendamping yang juga merupakan petugas TPS ini akan membantu dalam proses pencoblosan.
"Kalau tidak mau pakai pendamping yang sudah disediakan, boleh bawa pendamping sendiri," katanya. (eh)
Yen Amblas ke Level Terendah dalam 34 Tahun, Menkeu Jepang Bakal Ambil Tindakan
Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki menyatakan, akan mengambil tindakan yang tepat terhadap pergerakan pasar mata uang yang berlebihan.
