VIVAnews - Kepala Polisi Jenderal Sutarman mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan adanya praktek politik uang dalam kampanye pemilu legislatif yang sudah berlangsung selama tiga hari ini.
"Ada beberapa laporan money politic. Saat jalan-jalan ke kampung saya pernah menemukan di Sidoarjo sudah ada laporan tentang politik uang dan ada beberpa daerah sehingga kita evaluasi terus," kata Sutarman di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa 18 Maret 2014.
Sutarman mengatakan, politik uang ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Sidoarjo. Tetapi Sutarman enggan mengatakan, partai mana yang telah melakukan politik uang dalam berkampanye yang baru berlangsung dua hari itu.
"Saya tidak mau melihat dari partai-partai dari mana tapi jumlahnya saja. Biar tidak menimbulkan seolah-olah nanti menyerang. Jadi saya berdiri netral di atas semua," katanya.
Menurut Sutarman, jika bukti itu sudah lengkap, maka pelaku akan dipidana minimal selama enam bulan. "Kalau pelanggaran itu pidana ada buktinya ada saksi-saksinya dan itu akan diserahkan kepada penyidik karena penyidikan tindakan pemilu ini sangat singkat 14 hari," katanya.
Karena itu, Sutarman meminta kepada masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu untuk melapor ke Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Diharapkan dalam 14 hari penyidik akan menyelesaikan laporan itu dan menetapkan saksi.
"Setelah Gakkumdu, itu diolah sehingga panwaslu dan bawaslu akan melaporkan kepada penyidik, dari situ saya hitung harinya sudah dilengkapi barang bukti dan keterangan-keterangan saksi. Tentunya supaya dalam waktu 14 hari tidak terlampaui, kalau terlampaui akan kadaluarsa kalau berdasarkan delik pemilu itu tidak dapat diteruskan," katanya. (sj)
Ini Deretan Menteri Jokowi yang Hadir di KPU Saksikan Penetapan Prabowo Presiden
KPU hari ini menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
