VIVAnews - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Judhariksawan, menyatakan, lembaga penyiaran seharusnya memberikan tayangan yang mendidik bagi masyarakat. Menurutnya, mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial.
"Mengelola frekuensi demi kepentingan publik, meningkatkan pendidikan politik rakyat. Bekerja berdasarkan idealisme dan etika," kata pria yang akrab disapa Judha ini di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2014.
Judha meminta lembaga penyiaran tidak menampilkan iklan-iklan kampanye atau politik sebelum jadwal resmi tiba yaitu 16 Maret-5 April 2013. Alasannya, menjaga agar informasi yang tersaji kepada publik berimbang.
"Kita meminta lembaga penyiaran sementara menghentikan iklan politik dan kampanye sebelum memasuki masa kampanye yang sebenarnya," ujarnya.
Judha mengemukakan jika lembaga penyiaran menayangkan iklan dari partai politik tertentu, dia khawatir informasi yang didapatkan masyarakat tidak utuh.
"Kita menduga masyarakat tahunya peserta pemilu hanya partai politik yang tampil di televisi, bukan 12. Ini tidak baik," katanya.
Judha menambahkan, lembaga penyiaran juga perlu bersikap adil dalam menyiarkan iklan berbau kampanye atau politik dan mendukung sosialisasi Pemilu 2014. Dengan demkian, mereka akan mengurangi jumlah golongan putih (golput) di masyarakat. (one)
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
Berita tentang nasib dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi yang terpopuler.
