Jokowi Tak Masuk Kabinet Bayangan PDIP, Jadi Apa?

HUT Ke-41 PDI Perjuangan
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri punya wewenang penuh menetapkan calon presiden dan wakil presiden 2014.
Kondisi Terkini Chandrika Chika di Tahanan, Usai Jadi Tersangka Kasus Narkoba

PDIP baru menyusun kabinet menteri 2014-2019. Sementara Capres-Cawapres dari PDIP belum ditentukan. "Soal Capres-Cawapres itu kewenangan Ketum (ketua umum)," ujar Hendrawan, Jumat, 28 Februari 2014.
Ada Kesan Anies Baswedan Mulai Ditinggalkan Partai Pendukungnya, Menurut Pengamat

Hendrawan mengungkapkan bahwa posisi yang tepat untuk Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akan langsung ditentukan oleh Megawati. "Yang kunci-kunci  itu kewenangan bu Ketum (Megawati)," ungkap dia.
Bukan dari Palestina, Merry Asisten Raffi Ahmad Ungkap Asal-usul Bayi Lily di Keluarga Andara

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan daftar kabinet bayangannya. Kabinet itu diisi kader partai yang tidak asing lagi.

Berikut Kabinet Bayangan 2014-2019 versi PDIP yang mengkombinasikan tokoh eksternal dan internal partai itu:

1. Menteri Pertanian dan Kehutanan: M. Prakosa (mantan Ketua Badan Kehormatan DPR)
2. Menteri Perikanan dan Kelautan: Romin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan)
3. Menteri Perdagangan: Sri Adiningsih (politisi PDIP)
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Maruarar Sirait (anggota Komisi XI DPR)
5. Menteri Sekretaris Negara atau Sekretaris Kabinet: Hasto Kristianto (Wakil Sekretaris Jenderal PDIP)
6. Menteri Pertanahan atau Agraria: Arif Wibowo (Wakil Ketua Komisi II DPR)
7. Menteri Pemuda dan Olahraga: Budiman Sudjatmiko (anggota Komisi II DPR)
8. Menteri Pertahanan: Tubagus Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR)
9. Menteri yang berkaitan dengan bidang keuangan (Menteri Keuangan/Menteri Perekonomian): Arif Budimanta (anggota Komisi XI DPR)
10. Menteri Pertambangan: Pramono Anung (Wakil Ketua DPR)
11. Menteri Hukum dan HAM: Tjahjo Kumolo (anggota Komisi I DPR)
12. Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): Eva Kusuma Sundari (anggota Komisi III DPR)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya