Pemilu Serentak Berlaku 2019, PPP Pertanyakan Legalitas Pemilu 2014
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutus pemilihan presiden dan wakil presiden digelar bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif mulai tahun 2019.
Namun karena pemilu serentak baru dilakukan pada Pemilu 2019, PPP mempertanyakan legalitas Pemilu 2014. “Putusan MK bersifat final bahwa tidak ada interpretasi lain Pasal 22E tentang pemilu kecuali bahwa yang dimaksudkan pemilu adalah serentak. Lantas bagaimana dengan legitimasi pemilu 2014?” kata Sekretaris Jenderal PPP, M. Romahurmuziy, Jumat 24 Januari 2014.
Oleh sebab itu PPP berpendapat MK perlu melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu soal putusan terbaru terkait UU Pilpres itu. “Agar tidak terjadi kegaduhan konstitusional menyoal legitimasi Pemilu 2014,” kata Romi.
Hal yang sama juga dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq. Menurut dia, keputusan MK sudah tepat sesuai dengan UUD 1945. Tetapi keputusan MK itu dianggap aneh karena baru diberlakukan pada Pemilu 2019.
“MK seharusnya tidak boleh membuat norma baru di luar materi gugatan,” ujar Mahfudz. Padahal KPU sudah menyatakan siap jika pemilu serentak dilakukan pada 2014.
Alasan MK menggelar pemilu serentak, kata dia, agar tahapan pemilu yang saat ini sedang berlangsung tidak terganggu dan terhambat. “Pemilu serentak tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2014 karena jangka waktu yang tersisa tidak cukup memadai untuk membuat Perppu yang baik dan konprehensif,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan Mahkamah.
Lawan Korea Selatan, Shin Tae-yong Berani Pertaruhkan Nasionalisme demi Timnas Indonesia U-23
Pelatih Shin Tae-yong menegaskan komitmennya untuk Indonesia. Shin Tae-yong akan bersikap profesional di pertandingan melawan Korsel.
