Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Partai Golkar, Kamis 23 Januari 2014, menyambut baik usulan saksi pemilu dibiayai pemerintah. Golkar memandang hal itu sebagai salah satu bentuk peran negara turut mendukung kesuksesan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali.
"Itu memang permintaan DPR, agar semua parpol memiliki saksi secara
equal di setiap TPS. Menegakkan hak kesamaan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Nurul Arifin, saat ditemui usai Rakornas Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu di DPP Golkar, Slipi, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Gabung Prabowo-Gibran Sebagai Pilihan Baik, Surya Paloh: Ini Pilihan Saya, Pilihan Nasdem
"Itu memang permintaan DPR, agar semua parpol memiliki saksi secara
Baca Juga :
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Pembiayaan itu, menurut Nurul, juga untuk mengakomodasi partai yang tak memiliki dana besar.
"Karena tidak semua partai memiliki biaya. Saksi itu ada dua, ada yang dibiayai pemerintah dan ada yang dibiayai oleh kader," katanya.
Pada kesempatan itu, Nurul juga menepis anggapan adanya kekhawatiran terjadi pembajakan terhadap saksi pemilu.
"Kami pastikan itu tidak akan terjadi," kata Nurul.
Karena, ia melanjutkan, penyelenggaraan pemilu diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, di tempat yang sama juga mengungkapkan hal senada. Menurut Aburizal, netralitas saksi pemilu tetap tak akan berubah meski negara yang akan membiayainya.
"Buat Partai Golkar sama saja, tetap saja bahwa parpol juga akan menyediakan saksi," kata Aburizal. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pembiayaan itu, menurut Nurul, juga untuk mengakomodasi partai yang tak memiliki dana besar.
