Sumber :
- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, menyatakan setidaknya ada tiga blok kekuatan politik yang siap bertarung di tahun 2014. Analisa Boni berdasarkan pada aturan presidential threshold 20 persen, dan penyebaran dukungan terhadap partai politik yang tidak proporsional.
"Blok pertama, blok J atau blok Jokowi (Joko Widodo)," kata Boni dalam paparan 'Kaleidoskop Politik: Tiga Blok Utama 2014', di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2013.
Boni menjelaskan sentimen publik sampai saat ini mengarah ke Jokowi meskipun yang bersangkutan belum dinobatkan sebagai calon presiden (capres) oleh PDI Perjuangan. Dengan asumsi, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut meraih suara lebih dari 20 persen, Jokowi tentu bisa maju. "Singkatnya, Jokowi adalah simbol dan merek PDIP untuk pilpres 2014," ujarnya.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini melanjutkan, blok kedua adalah blok P alias Prabowo. Sentral dari kelompok ini ada di figur Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurut Boni, Partai Demokrat, PAN, dan PKB akan masuk blok tersebut.
"Partai Demokrat berkepentingan untuk ikut ambil bagian dalam kekuasaan 2014-2019. Namun, peluang itu tertutup jika berkoalisi dengan PDIP," imbuhnya.
Sementara itu, blok terakhir adalah blok X. Boni melihat Partai Golkar akan menjadi pusat kekuatan politik terakhir. Alasannya, partai berlambang pohon beringin itu dinilai akan meraih suara yang cukup signifikan di dalam Pemilu Legislatif (Pileg).
"PKS, PPP, dan PBB kemungkinan akan bergabung ke kelompok ini. Sedangkan Hanura, ada di persimpangan. Tergantung Wiranto atau Hary Tanoe," ucapnya.
Boni mendefinisikan tahun 2013 sebagai tahun politisasi. Sedangkan, untuk 2014 mendatang, Boni memprediksi akan menjadi tahun pertikaian politik. "Konflik antar elite meningkat, begitu juga konflik antar partai," kata Boni.
Dia mengemukakan, ada dua tipe konflik yang akan terjadi di tahun pemilu tersebut yaitu terbuka dan laten. Dia menjelaskan konflik biasanya laten. Sedangkan, konflik antar elite secara personal biasanya terjadi secara terbuka di ruang publik melalui media massa.
"Konflik laten antar partai bisa menjelma menjadi konflik terbuka antar elit. Sangat ditentukan oleh suhu dan tekanan konfliknya," ujarnya.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini mencontohkan, dalam kasus skandal Bank Century, bisa menjelma menjadi konflik figur antar partai yang berbeda. Meskipun, konflik tersebut pada awalnya hanya perbedaan sikap politik partai.
"Penyebutan nama-nama dalam berbagai isu panas akan berujung pada perang antar individu elit," tuturnya. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Partai Demokrat berkepentingan untuk ikut ambil bagian dalam kekuasaan 2014-2019. Namun, peluang itu tertutup jika berkoalisi dengan PDIP," imbuhnya.
